Pemprov Kepri Harus Lebih Transparan

525
Pesona Indonesia
Ruslan Kasbulatov. Foto:Cecep Mulyana / Batampos
Ruslan Kasbulatov. Foto:Cecep Mulyana / Batampos

batampos.co.id – Seluruh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau telah menyepakati untuk segera merampungkan pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Kepri 2015. Namun, bukan berarti tidak ada catatan kritis atas kinerja Pemerintah Provinsi Kepri tahun lalu.

Seluruh fraksi dalam catatannya yang dibacakan pada Sidang Paripurna, Senin (27/6) kemarin menyatakan, Pemprov Kepri harus bisa lebih transparan dan rinci dalam memaparkan laporan pertanggungjawabannya. Sebagai bahan evaluasi ke depan sehingga adanya peningkatan anggaran drastis dan juga sebaliknya penurunan pendapatan, dapat terlihat dengan jelas.

“Atas adanya indikasi pelonjakan dan peningkatan luar biasa pada pengadaan dan beberapa pengeluaran,” ucap Ruslan Kasbulatov, dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Fraksi Partai Golkar juga manyatakan hal yang sama. Pemprov Kepri sudah semestinya mengevaluasi kinerjanya. Ditambahkan pula agar nanti pada pembahasan selanjutnya di tingkat Pansus mengenai LPP APBD 2015 juga mesti ada pembahasan yang lebih rinci dan detil.

“Kami dari Fraksi Golkar juga menyoroti hal-hal terkait pembinaan koperasi dan juga Dana Bagi Hasil (DBH) Daerah. Fraksi Golkar mengarahkan agar Pemprov Kepri berbenah dari hasil evaluasi tersebut,” kata juru bicara Fraksi Golkar, Raja Bahtiar.

Seakan satu suara, Fraksi Demokrat Plus pun menegaskan agar adanya evaluasi lebih jauh. “Sebagai langkah untuk melihat pelaksanaan ataupun pertanggungjawaban APBD berjalan dan untuk diaplikasikan pada APBD akan datang,” ucap juru bicaranya, Surya Makmur Nasution. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar