Subsidi Listrik 900 VA Dicabut per 1 Juni

908
Pesona Indonesia

grafis listrikbatampos.co.id – Terhitung sejak 1 Juni 2016, pemerintah pusat melalu PT PLN (Persero) memutuskan untuk mencabut subsidi pelanggan listrik golongan 900 VA. Hal ini mendapat catatan serius dari Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, Rudy Chua. “Ini bisa menjadi satu beban baru lagi buat masyarakat,” katanya kemarin, via sambungan telepon.

Dalam perhitungannya, Rudy menaksir pencabutan subsidi ini akan menjadi kelonjakan harga seratus persen yang harus dibayarkan setiap bulannya ke pelanggan. Bila harga listrik golongan 900 VA yang disubsidi itu hanya sebesar Rp 616 kWh, pencabutan ini bakal mengembalikannya ke tarif normal di kisar Rp 1.300-an.

“Atau bahkan sampai Rp 1.400-an. Kalau sampai dua kali lipat seperti ini yang saya nilai bakal jadi beban buat masyarakat,” kata anggota legislatif dapil Tanjungpinang ini.

Karena memang sudah tidak dapat terelakkan lantaran telah diputuskan di tingkat pemerintah pusat, Rudy hanya menyarankan kepada PT PLN agar melakukan sosialisasi lebih gencar. Hal ini demi manjaga kondusivitas masyarakat Tanjungpinang.

“Sehingga masyarakat tidak banyak bertanya ketika tiba-tiba tagihan listrik mereka naik drastis sekali. Sangat disayangkan kalau sampai masyarakat luas tidak mendapatkan informasi ini,” sarannya.

Lantas, bagaimana imbasnya bila subsidi listrik ini dicabut bagi masyarakat Kota Batam yang berlangganan pada PLN Bright, sebagai perusahaan swasta? Rudy menjelaskan, juga tidak banyak yang bisa diperbuat. Pasalnya, kata Rudy, tarif dasar listrik bagi pelanggan golongan 900 VA tidak turut diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Kepri Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tarif Listrik Batam (TLB).

Hanya saja, agar tidak menjadi beban yang lebih berat bagi masyarakat Batam, Rudy menyarankan, Pemerintah Kota Batam bisa mengurangi nilai Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Sebagaimana yang diketahui, baban PPJ sebesar enam persen ini dibebankan kepada pelanggan PLN Bright.

Rudy menambahkan, saran ini paling masuk akal. Kondisi ekonomi yang sedang sulit seperti saat ini sangat wajar bila kemudian pemerintah daerah yang kemudian memberikan subsidi. “Berapa itu angkanya yang penting bisa di bawah enam persen,” ujarnya. Apalagi mengingat sebagian besar pelanggan listrik golongan 900 VA di Kota Batam adalah rumah tangga kecil.

Lagipula, sambung Rudy, dalam perundang-undangan yang mengatur tentang PPJ, sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah daerah. “Terserah Pemko Batam saja mau menurunkannya jadi berapa. Ketika PPJ ini turun, tentu ikut mengurangi beban masyarakat,” pungkasnya. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar