Tak Sesuai Ketentuan Edar, Produk Pangan Senilai Rp 331 Juta Disita BPOM

553
Pesona Indonesia
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kepulauan Riau menyita produk pangan tak sesuai ketentuan senilai Rp 331 juta sepanjang bulan Mei-Juni. Sitaan ini berasal dari 35 sarana produksi, importir, maupun distribusi pangan di seluruh kabupaten/kota di Kepri, kecuali Kabupaten Anambas.

“Total sarana yang kami periksa sebanyak 141 sarana,” kata Kepala BPOM Kepri, Setia Murni.

Barang-barang itu disita, pertama, karena ditemukan tanpa izin edar. Kedua, kadaluarsa. Dan ketiga, kemasannya rusak.

Namun demikian, menurut Setia Murni, tidak semuanya bisa dikategorikan ilegal. Juga tidak bisa dimusnahkan sekaligus. Ada sejumlah produk yang memiliki kesalahan penulisan saja.

“Misalnya, nomor izin edarnya masih yang lama. Padahal, nomor izin yang baru sudah keluar,” ujarnya.

Untuk kasus seperti itu, BPOM akan mengembalikan produk tersebut kepada distributor dan memintanya segera mengganti. Namun, lain cerita jika izin edar itu sudah habis masa berlakunya dan pihak distributor belum mengurus izin yang baru.

“Itu penipuan namanya,” tutur Setia Murni lagi.

BPOM telah memulai pengawasan keamanan pangan ini sejak 22 Mei. Di tahun ini, mereka menargetkan sembilan kali pengawasan. Menjelang lebaran, mereka akan kembali turun melakukan pengawasan, Jumat(1/7).

“Tentu kami akan melakukan pengawasan ke makanan-makanan yang digunakan dalam parcel-parcel lebaran,” ujarnya.

Setia Murni, namun demikian, juga mengharapkan tanggung-jawab dari para pelaku usaha, importir, maupun distributor pangan kemasan untuk memenuhi ketentuan edar dari BPOM. Selain itu, ia juga meminta masyarakat untuk mawas diri terhadap pangan-pangan kemasan yang dikonsumsi.

“Kami tetap pada slogan kami untuk Cek KIK. K pertama, cek kadaluarsa. I untuk izin edar, dan K yang ketiga untuk kemasan,” katanya lagi.

Masyarakat diminta untuk tidak membeli produk-produk yang kadaluarsa, yang kemasannya rusak, atau bahkan tanpa izin edar. Sekalipun produk itu murah. Sebaliknya, Setia Murni meminta mereka untuk melaporkan hal tersebut ke BPOM.

“Intinya kan kalau konsumen tidak mau membeli, para pelaku usaha akan terdesak untuk tidak memasarkannya lagi,” pungkasnya. (ceu)

Respon Anda?

komentar