Target Tax Amnesty Terlalu Tinggi

911
Pesona Indonesia
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani. Foto: jawapos.com
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani. Foto: jawapos.com

batampos.co.id – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Rosan P Roeslani, menilai persentase tebusan aturan pengampunan pajak (tax amnesty) cukup baik. Hanya saja targetnya yang mencapai Rp 165 triliun terlalu tinggi.

Rosan menilai secara umum aturan tax amnesty yang hampir disahkan hari ini (28/6/2016) sudah cukup baik dan bisa menarik minat para pemilik dana yang selama ini terpakir di luar negeri.

”Secara umum sudah positif hanya angka yang dipatok sekitar Rp 160 triliun dari repatriasi untuk menambal defisit anggaran itu terlalu tinggi. Saya kira tidak akan sampai segitu,” ujarnya, Minggu (27/6/2016).

Sebab, kata Rosan, sesungguhnya pasca krisis 1998 dan terjadi juga pada 2008 sudah banyak dana masuk dari luar negeri. Tidak sedikit di antaranya dia yakini merupakan dana pemilik modal Indonesia yang sempat tersimpan di luar negeri.

Meski begitu Rosan tetap meyakini repatriasi dari hasil aturan tax amnesty ini akan tetap menambah likuiditas di dalam negeri. Dia juga optimistis dari besaran persentase yang ditawarkan, para pemilik dana akan tertarik.

”Hanya tinggal benar-benar bagaimana memastikan bahwa data mereka benar-benar aman. Kekhawatiran akan adanya kebocoran itu tetap ada. Selain itu juga besok (hari ini) sudah harus final. Jangan nanti ada perubahan lagi,” tegasnya.

Selain besaran persentase tebusan, Rosan juga menilai wadah penampung dana repatriasi sudah cukup tersedia. Fokus akan pada perbankan melalui deposito, instrument pasar modal terutama saham, beragam reksa dana, obligasi, atau secara langsung melalui properti.

Hanya tinggal bagaimana mengoptimalkan agar dana masuk benar-benar bisa membantu pendanaan pembangunan dalam negeri terutama infrastruktur.

Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan keberadaan undang-undang  pengampunan pajak tidak hanya akan berdampak positif pada APBN-Perubahan (APBNP). Secara tidak langsung juga akan berdampak pada pembayaran pajak secara keseluruhan.

Terutama, kata dia, data pembayar pajak jadi semakin banyak. ”Database kita akan lebih banyak dari sekarang,” ujar Luhut usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan bahwa sudah ada pesan khusus dari Presiden Jokowi untuk menyiapkan piranti teknologi informasi (TI) yang mumpuni untuk menyambut penerapan undang-undang baru itu.  Perangkat TI itu akan membuat pendataan para pembayar pajak akan jauh lebih akurat. ”Bapak Presiden beri penekanan itu (penyiapan piranti TI, red). Begitu juga pak Wapres,” tegas Luhut.

Sedangkan tentang target pendapatan dari pemberlakuan undang-undang tax amnesty masih akan dihitung lagi. Pemerintah memang pernah mematok angka Rp 165 triliun. Tapi, belakangan angka itu dikoreksi lagi karena kondisi ekonomi dalam negeri yang masih stagnan.

Luhut sendiri punya perhitungan yang berbeda. Tapi, dia enggan mengungkapnya dulu kepada publik. ”Saya tidak ingin berspekulasi dulu, karena mungkin angka saya berbeda,” tutur Luhut.

Mengantisipasi dana masuk hasil tax amnesty (repatriasi), industri pasar modal menyiapkan instrument khusus. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengedepankan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT).

”Diharapkan selain mampu menampung dana repatriasi juga menjadi pendorong sentiment positif di pasar modal,” ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Nurhaida, kemarin (27/06).

Produk KPD sedikit diubah dengan relaksasi regulasi berupa penurunan besarnya nilai investasi untuk setiap pemodal dari Rp 10 miliar menjadi Rp 5 miliar. Dana repatriasi yang disalurkan ke KPD bisa dikelola secara khusus oleh manajer investasi yang selanjutnya disalurkan ke instrumen investasi lainnya yang memberikan imbal hasil menarik.

”Bisa masuk melalui KPD yang dikelola manajer investasi untuk disalurkan ke instrumen-instrumen investasi yang memberikan return tinggi. KPD ini sifatnya one on one, antara investor dengan manajer investasi yang transaksinya harus didiskusikan antara manajer investasi dengan investor untuk menginvestasikan dananya di mana,” jelasnya.

Penyiapan produk KPD, kata Nurhaida, juga merupakan hasil koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penurunan besaran nilai investasi juga termasuk di dalamnya.

Nurhaida meyakini jika kebijakan tax amnesty berhasil direalisasikan dan sebagian dananya masuk ke pasar modal Indonesia maka akan berdampak positif cukup besar. ”Dampak multiplier effectnya dapat menumbuhkan perekonomian Indonesia menjadi lebih besar,” katanya.

Termasuk juga jika dana repatriasi masuk melalui RDPT. Melalui instrument investasi itu dananya bisa disalurkan ke proyek sektor riil. Misalnya, kata Nurhaida, ke proyek listrik 35 ribu MW. ”Bisa kita dorong sejalan dengan program pemerintah yaitu program kelistrikan 35 ribu MW yang membutuhkan dana untuk investasi powerplan,” paparnya.

Ada beberapa peraturan yang bisa disesuaikan karena selama ini ketentuan misalnya untuk Independent Power Procedure (IPP) para pelakunya butuh dana di awal. ”Nah mungkin kalau diperlukan bahwa nanti IPP yang baru juga bisa diakomodir sehingga nanti bisa digunakan sebagai investasinya adalah RDPT yang dananya dari repatriasi,” ulasnya.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio mengatakan RDPT memang salah satu produk tepat dari pasar modal agar dana repatriasi bisa ke sektor riil dan selain menguntungkan semua pihak juga bisa dinikmati masyarakat investasi. Yang terpenting dananya dikunci (lockup) agar tidak hengkang seketika misalnya, selama lima tahun.

Sama seperti dana hasil tax amnesty yang ditempatkan di deposito seperti tertuang dalam RUU tax amnesty agar tidak bisa ditarik selama tiga sampai lima tahun, pada instrument RDPT juga bisa diberlakukan.

Secara teknis, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai bagian dari self regulatory organization (SRO) bisa melakukan lockup itu. ”Dulu pernah dilakukan. Ketika Temasek beli Telkom (Telkomsel) di lockup,” ungkapnya.

Walau bagaimanapun, kata Tito, pemilik dana repatriasi itu tentu menginginkan kepastian agar dana yang dibawa ke Indonesia itu aman serta tetap memberikan imbal hasil. ”Jika kemauan mereka bisa dipenuhi, menurut saya target kita (tambahan pajak dari tax amnesty) Rp 60 triliun itu kan 3 persen, artinya ada potensi Rp 2.000 sampai Rp 2.600 triliun bisa masuk ke Indonesia,” tuturnya.

RDPT juga bisa membawa efek berkelanjutan karena bisa dikucurkan langsung dananya ke sektor riil terutama untuk pembangunan infrastruktur. Ketika dana repatriasi sudah ada, perusahaan aset manajemen akan berlomba membuat Reksa Dana (RD) dengan underlying (isi aset RD) per proyek infrastruktur. Jenis itu lah yang disebut RDPT.

Sifat RDPT memang tidak melakukan penawaran umum karena pemiliknya tidak boleh lebih dari 50 pihak. Atas dasar itu, dia menilai, cocok sebagai sarana investasi dana repatriasi. ”Mereka (perusahaan aset manajemen) siap membuat reksa dana baru itu, cuma dana yang mau masuk ke sini masih ragu-ragu,” tegasnya.

Bagi BEI, potensi aliran dana repatriasi akan dijadikan momentum untuk meningkatkan peran pasar modal bagi masyarakat luas melalui skema Bursanomics yang secara umum berupaya menggeser masyarakat menabung ke masyarakat investasi (from saving society to investing society). Teknisnya, dana jangka panjang disalurkan ke pembangunan infrastruktur.

Maka tercipta lapangan kerja dan tambahan penerimaan pajak. Masyarakat bisa ikut berpartisipasi dan meraih peningkatan pendapatan melalui kepemilikan instrumen investasi yang dananya digunakan untuk pembangunan infrastruktur itu. (dee/gen/ju/jpgrup)

Respon Anda?

komentar