Warga Lingga Timur Keluhkan Biaya Administrasi SITU dan HO

1018
Pesona Indonesia

SITUbatampos.co.id – Warga Kecamatan Lingga Timur, Kabupaten Lingga, mempertanyakan pelayanan gratis yang diusung pemerintah daerah. Pasalanya di Lingga Timur, untuk pembuatan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Gangguan atau hinder ordonantie (HO), warga masih dikenakan pungutan administrasi sebesar Rp 100 ribu untuk setiap kali pengurusan di luar biaya resmi SITU dan HO.

Hal ini membuat masyarakat geram. Pasalnya, pungutan tersebut berlangsung cukup lama. Diungkapkan salah seorang warga yang pernah mengurus SITU dan HO, pungutan berlangsung sejak pemerintah kecamatan dimekarkan hingga saat ini.

“Kita ingin tahu saja, untuk apa uang yang dipungut Rp 100 ribu setiap kami membuat SITU atau HO. Apakah untuk keperluan kantor atau buat orang-orang di kantor yang membuat, ataupun masuk daerah,” ungkap warga yang namanya enggan dikorankan.

Sebagai warga, pungutan administrasi tersebut dirasakan berat. Apalagi, tidak jelas untuk keperluan apa, sebab pihak kecamatan juga tidak pernah menjelaskan secara rinci. Warga juga mempertanyakan pelayanan gratis oleh Bupati Alias Wello dan M Nizar yang terpilih pada pilkada 2015 lalu.

“Pungutan ini bukan masalah baru, tapi sejak pemekaran Kecamatan Lingga Timur. Setiap kali camat menandatangani, harus ada pembayaran. Katanya bapak bupati yang baru ini pengurusan semua serba gratis, tapi pungutan Rp 100 ribu ini kok masih berlaku di Kecamatan Lingga Timur,” timpal sumber tadi.

Sementara itu Camat Lingga Timur, Abdul Kadir yang dikonfirmasi terkait persoalan ini enggan memberikan keterangan. Berkali-kali ditelpon ke nomor selulernya, yang bersangkutan tidak menjawab.

Ditempat lain, Sekretaris Kecamatan Lingga Timur, Pardamean Harahap ketika dikonfirmasi membenarkan adanya biaya Rp100 untuk administrasi. Ia menjelaskan, hal ini sudah berlangsung lama di lembaga pemerintahan tingkat Kecamatan Lingga Timur.

“Masalah ini sudah saya sampaikan, supaya biaya administrasi jangan terlalu besar, meskipun itu untuk administrasi. Mungkin sekarang warga mulai heboh,” kata Pardamean menjelaskan.

Pungutan biaya administrasi, kata dia, selain di Kecamatan Lingga Timur juga berlaku di setiap Kecamatan Lingga. Hanya saja, besarannya berbeda-beda. Terkait dugaan uang pelicin tandatangan camat untuk pribadi, Pardamean membantah.

“Kalau untuk pribadi camat itu tidak ada, yang ada biaya adminitasi. Jadi masalah masalah uang adminitrasi ini tidak saja di Lingga Timur tapi di kecamatan lain juga ada,” tutupnya. (mhb/bpos)

Respon Anda?

komentar