Hukum Kebiri Itu Justru Peneggakkan HAM Bagi Korban

561
Pesona Indonesia
DPD RI
DPD RI

batampos.co.id РDalam agenda kunjungan kerja Komite III DPD RI  ke Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Asisten Pemerintahan Setdako Batam, Syuzairi memberikan masukan agar perlu adanya penambahan poin tentang pentingnya ketahanan keluarga. Hal ini disambut baik senator Hardi Hood. Namun di lain sisi, Kepala Kejaksaan Negeri Batam. Muhammad Mikroj menilai justru seharusnya Undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual ini nantinya lebih fokus.

“Spesifik saja. Jangan sampai yang sudah diatur dalam Undang-undang lain, juga diatur di sini. Undang-undang ini jangan sampai bertentangan dengan Undang-undang lain. Dan tidak mempersempit kewenangan dari Undang-undang lain,” pesan Mikroj.

Sementara itu, Komisioner BPPPA Kepri, Ahmad Husain mengingatkan tentang perlunya dibangun pusat rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual. “Selama ini korban dilempar sana sini karena fasilitasnya tidak ada,” kata Ahmadnya.

Wakil Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepri, Ery Syahrial mengatakan hukuman kebiri untuk pelaku pelecehan masih pro dan kontra. Namun pemerintah telah memutuskan tetapi tidak secara detil memberikan pemahaman ke masyarakat. Hal itu dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang kebiri.

“Kebiri itu salah satu pilihan tergantung siapa pelaku itu. Hukuman kebiri juga sama menegakkan HAM bagi korban dan ini didukung Perpu,” sebut Ery.

Menurut dia, dengan ditekennya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Perpu yang dikenal dengan Perppu Kebiri ini akan membuat calon pelaku berfikir ulang untuk melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Namun, ia berharap hukuman itu tak berlaku bagi pelaku yang memang masih anak-anak.

“Perppu kebiri sudah ditandatangani, artinya tinggal menunggu masuk lembar negara, Perppu itu berlaku. Kita akan mengawal ini dan butuh dukungan Pemda,” sebut Ery.

Sedangkan hukuman pemberatan itu, diberlakukan bagi penjahat kelamin kelas kakap bisa 10-20 tahun kurungan bahkan bisa seumur hidup, hukuman mati, kebiri dan akan dipasang dan dipasang alat deteksi elektronik hingga pengumuman identitas pelaku.

“Jika pelakukanya keluarga, guru atau oknum aparat dan pekerja perlindungan anak akan ditambah pemberatan 1/3 dari hukuman,” tambah Ery.

Angka kekerasan seksual di Batam terus meningkat. Tahun 2015 lalu tercatat ada 78 kasus, yang melibatkan 164 orang anak sebagai pelaku. Dari jumlah tersebut, 157 orang anak laki-laki dan tujuh orang anak perempuan. (she)

Respon Anda?

komentar