Jakarta Paling Banyak Tercatat Kasus Pelecehan. Yang Lain? Masih Malu Melapor

503
Pesona Indonesia
Ilustrasi korban perkosaan. Foto: istimewah
Ilustrasi korban perkosaan. Foto: istimewa

batampos.co.id – Tim Ahli Pembahasan RUU dari Komnas Perempuan, Sri Nurherwati menjelaskan perlunya perubahan undang-undang yang berlaku saat ini. Sebab aturan yang ada saat ini belum mengakomodir perlindungan terhadap korban. Padahal dalam kasus pelecehan, korban juga perlu perlindungan untuk menghilangkan trauma akibat mengalami kekerasan tersebut.

“Untuk perempuan dewasa saat ini mengacu pada KUHP, atau UU KDRT, atau Undang-undang perdagangan manusia. Scoop-nya sangat kecil. Sedangkan untuk anak Undang-undang perlindungan anak. KUHAP juga tidak mengakomodir perlindungan korban. Karena korban yang harus membuktikan sudah menjadi korban kekerasan,” terang Sri.

Selama ini dukungan masyarakat untuk menjadi saksi dalam kasus kekerasan masih minim. Sebab masih banyak yang menilai bahwa kejadian tersebut merupakan aib. Apalagi, kejadian tersebut jarang ada saksi mata dan hanya diketahui korban dan pelaku.

“Anggaran untuk visum juga hampir tidak ada. Sehingga korban sendiri yang harus menyiapkan biaya visum. Padahal mereka korban yang harus dilindungi,” jelas Sri.

Sri mengaku, RUU PKS diambil berdasarkan pengalaman perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Apalagi, Komnas Ham juga mencatat pelecehan yang dialami anak dan perempuan setiap saatnya. Yang mana, daerah DKI tercatat paling banyak terjadi pelecehan seksual. Namun bukan berarti daerah yang tercatat sedikit pelecehan, tak ada terjadi pelecehan. Disinyalir, kejadian itu tertutupi karena korban takut melapor.

“Inilah puncak gunung es yang sering kita hadapi. Kekerasan seksual bisa terjadi dimana saja dan kepada siapa saja untuk perempuan dan anak,” beber Sri.

Dikatakannya, banyak dari lembaga yang tidak mencatat dengan signifikan data pelecehan seksual dan kekerasan pada anak juga perempuan. Sehingga Komnas Perempuan selalu mengajak lembaga tersebut memperbaiki sistem pendokumentasian.

“Tapi kita tetap berpijak pada satu kasus itu sebagai sebuah masalah yang memang harus direspon. Dan pendokumentasian harus diambil dari sana, sehingga adanya upaya yang dilakukan oleh pihak terkait,” jelas Sri.

Menurut dia, dalam RUU PKS ditekankan agar kejadian kekerasan seksual tidak terulang atau tak terjadi pada korban yang lain. Pihaknya memasukan soal rehabilitasi khusus juga termasuk penghukuman yang membuat penjeraan sehingga memberi keadilan terhadap korban. Diantaranya adalah Retritusi (pidana), rehabilitasi, pembatasan gerak, pencabutan hak asuh hingga pencabutan hak politik, serta administrasi. Sanksi adminitrasi ini diberikan kepada pejabat atau penegak hukum yang tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan mandat RUU. Sebab, RUU meletakan dasar peran dan kewajiban negara kepadanya.

“Tak ada yang keberatan untuk ini. Kita tak tak masukan kebiri dalam RUU karena memakan banyak biaya. Apalagi anggaran kebiri untuk satu orang bisa membayar ratusan korban pelecehan seksual. Karena itu, anggaran itu rencananya untuk membayar keperluan korban seperti visum,” jelas Sri lagi.(she)

Respon Anda?

komentar