Ini Ketentuan Larangan Pungli Penerimaan Siswa Baru

2004
Pesona Indonesia
Orangtua siswa geruduk SMKN 5 Batam. Mereka protes anaknya tak lolos seleksi PPDB 2016. Foto: eusebius sara/batampos
Orangtua siswa geruduk SMKN 5 Batam. Mereka protes anaknya tak lolos seleksi PPDB 2016. Foto: eusebius sara/batampos

batampos.co.id – Setiap penerimaan siswa baru, pihak sekolah negeri selalu dipusingkan dengan protes orangtua calon siswa yang anaknya tereliminasi. Baik saat pendaftaran peserta didik baru (PPDB) secara online, maupun jalur bina lingkungan, prestasi, atau kurang mampu.

Tudingan pihak sekolah melakukan pungli terus terjadi. Padahal, fakta yang tak bisa dipungkiri juga, orangtua calon siswa yang anaknya terleminasi selalu memaksakan anaknya diterima, meski kuota di suatu sekolah sudah habis.

Ironisnya, ketika pihak sekolah mengekomodir dengan catatan membayar kewajiban (kesepakatan sekolah dan komite, red) untuk membeli bangku mengingat kuota yang tersedia habis, saat itulah orangtua calon siswa yang ngotot anaknya minta diterima protes.

Uang bangku itu dituding sebagai pungli, padahal pihak sekolah akan memanfaatkannya untuk melengkapi kursi dan meja agar calon siswa yang terleminasi namun terpaksa diterima bisa dapat tempat duduk dan meja.

Bahasa sederhananya: “Minta tolong, sudah ditolong tapi kok protes”.

Orangtua calon siswa yang anaknya tereliminasi umumnya ngotot anaknya diterima tanpa ada permintaan biaya apapun. Loh???

Tapi terlepas dari semua itu, pungli apapun memang dilarang di sekolah negeri.

Ketua Komisi IV DPRD Batam, Riki Indrakari, mengatakan larangan pungutan dana di sekolah ini jelas telah diatur pada Permendikbud 12/2012. Pasal 9 ayat 1 No 44 Tahun 2012 menyatakan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya apapun.

“Apapun yang berhubungan dengan pungutan tidak boleh menjadi syarat seorang calon siswa didik untuk diterima di sekolah. Sebagaimana yang telah diatur pada Permendikbud tersebut,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Riki Indrakiri, kemarin (28/6).

Menurutnya, pendidikan adalah hak setiap warga negara dan merupakan hak azasi bagi setiap individu. Bahkan pemerintah dibentuk dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian melalui amandemen UUD 1945 yang ke-4 tersebut terdapat penambahan ayat (4) yang berbunyi agar negara memprioritaskan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN atau APBD dalam hal memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Riki menuding, pungutan liar dalam setiap penerimaan siswa baru merupakan hasil pemufakatan antara beberapa pihak. Mulai dari pihak sekolah, komite sekolah, hingga Dinas Pendidikan. Sebab pungli ini selalu terjadi setiap tahunnya.

Umumnya, pihak sekolah memungut biaya kepada calon siswanya dengan alasan untuk membangun ruang kelas baru (RKB). Padahal Pemko Batam sudah mengalokasikan anggaran antara Rp 10 miliar hingga Rp 15 miliar per tahunnya.

Namun realisasi pembangunan RKB selalu molor. Biasanya, pembangunan RKB baru terealisasi pada akhir tahun. Riki menduga ada unsur kesengajaan supaya pihak sekolah memiliki alasan untuk memungut sejumlah biaya kepada calon siswanya.

“Ini yang disayangkan, pembangunan RKB tidak di pertengahan tahun, melainkan selalu di akhir tahun anggaran,” sebut Riki.

Di samping terkait akuntabilitas kinerja, juga dengan tidak transparannya penyaluran RKB menjadi kerawanan atau celah bagi oknum di sekolah. Baik unsur komite atau pendidik untuk bermufakat jahat terkait pungutan ilegal di sekolah.

“Jika sudah ada petunjuk hukum sebagaimana yang saya ungkap di atas, maka kita berharap aparat hukum lebih proaktif merespon kejadian di lapangan dengan tetap mengedepankan praduga tak bersalah,” harap Riki.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam lainnya, Safari Ramadhan, mengaku hampir di seluruh sekolah di Batam mengalami masalah yang sama, terutama pada saat PPDB berlangsung. Bahkan ada satu gedung yang mana di dalamnya ada dua sekolah negeri.

“Di Buliang, Batuaji ada dua SD Negeri yang digabung di satu gedung,” kata Safari.

Menurutnya, masalah ini seharusnya dapat teratasi jika Dinas Pendidikan Kota Batam memiliki perencanaan yang matang. Tapi kenyataannya di setiap tahun selalu saja terjadi persoalan yang sama dan tidak pernah tuntas.

“Kalau ruang kelas terpenuhi tak bakalan ada lagi yang namanya pungutan liar. Sebenarnya yang membuat kacau itu adalah perencanaan yang baik dari Disdik itu yang tidak ada,” tegasnya.

Menanggapi hal ini, Kadisdik Kota Batam Muslim Bidin membantah jika dirinya mengetahui atau terlibat dalam permaianan pada proses penerimaan siswa baru. Termasuk dalam kasus daftar ulang di SMA Negeri 5 Batam, di mana uang daftar ulang ditransfer langsung ke rekening pribadi kepala sekolah terkait.

“Tahu persisnya belum, saya hanya tahu dari WA (watsapp) saja, tapi tadi saya sudah minta Kabid untuk memanggil kepala sekolah yang bersangkutan,” kata Muslim, kemarin.

Kepala sekolah selaku penanggung jawab di satuan pendidikan tersebut, boleh saja menggunakan nama pribadi, karena itu merupakan tanggung jawab dia selaku pimpinan.

“Yang penting nomor rekening itu tidak pribadi punya dia, selagi nomor sekolah boleh saja, karena bikin rekening dan pencairan kan butuh tanda tangan dia sebagai penanggung jawab,” terangnya.

Selain kepala sekolah, yang ikut bertanggung jawab yaitu bendahara sekolah. “Jadi tidak bisa sembarangan,” ujarnya.

Namun jika ada yang menggunakan nomor rekening pribadi sebagai sarana pembayaran oleh wali murid, pihaknya akan menindak tegas. “Kalau terbukti itu rekening pribadi, akan kami tindak, karena itu tidak dibenarkan.

Pungutan untuk siswa baru ini juga terjadi di SMP Negeri 12 Batam. Siswa baru di sekolah tersebut diminta membayar Rp 1,7 juta. Pihak sekolah berdalih, pungutan tersebut untuk biaya pematangan lahan yang akan digunakan untuk membangun ruang kelas baru (RKB).

“Ini merupakan kesepakatan komite sekolah dan RT-RW,” kata Kepala SMPN 12 Batam, Zurnelis, kemarin.

Dia menjelaskan, sekolahnya perlu membangun RKB. Karena saat ini hanya ada 20 RKB. Sementara jumlah rombongan belajar sebanyak 22.

“Ini bukan pungutan, tapi sumbangan siswa baru,” katanya. (nur/koran bp)

Respon Anda?

komentar