Kunker DPD RI ke Pemko Batam, ‘Darurat Pelecehan Seksual, RUU PKS Digesa’

901
Pesona Indonesia
DPD RI
DPD RI

batampos.co.id – Indonesia darurat pelecehan seksual. Hal itu dapat dilihat dari semakin meningkatnya pelecehan seksual yang dialami kaum perempuan hingga anak dibawah umur. Bahkan, hukuman yang sudah ada saat ini, tak membuat jera pelaku pelecehan tersebut.

Kemarin, Komite III DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk mengumpulkan masukan terkait Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Masukan itu nantinya akan dijadikan pertimbangan dalam pembentukan undang-undang yang baru bagi pelaku pelecehan hingga korban.

“Undang-undang yang ada saat ini belum memberi efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual. Kekerasan di rumah tangga hingga anak semakin meningkat,” ujar Ketua rombongan, Hardi S Hood dalam ruang pertemuan di lantai V kantor Pemko Batam yang dipimpin Wali Kota Batam, Muhammad Rudi dan dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Mohmmad Mikroj serta tamu undangan lainnya.

Dikatakanya, DPD RI tengah merancang undang-undang yang akan memberi efek jera pelaku pelecehan seksual. Saat ini, rancangan itu telah sampai ke naskah akademik yang kemudian akan disusul dengan penyusunan pasal perpasal. Namun penetapan undang-undang itu juga disesuaikan dengan usulan Komnas Perlindungan Perempuan. Sebab DPD sebagai lembaga formal yang akan memberi persetujuan kepada DPR dan pemerintah,

“Dengan lahirnya Undang-undang inisiatif DPD RI ini, kita berharap ke depan tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu akan kita segerakan, apalagi kita mempunyai pemikiran yang sama dengan Komnas Perempuan,” jelas Hardi.

Menurut dia, pelecehan seksual di Indonesia sudah menjadi permasalahan yang darurat. Hal itu dikarenakan semakin meningkatnya korban dan pelaku pelecehan yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Angka korban semakin meningkat tajam. Persoalannya karena hukuman yang ada saat ini tak membuat jera pelakunya. Dan berharap RUU PKS ini bisa menurunkan angka kasus pelecehan,” sebut Hardi.

Masukan-masukan dalam pertemuan itu, lanjut Hardi akan menjadi bahan tambahan dalam pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Ia berharap UU ini sudah bisa disahkan di 2016.

“RUU ini sudah masuk dalam Prolegnas (prioritas program legislasi nasional). Kita berharap UU ini bisa jadi kado terbaik bagi anak bangsa,” harap Hardi.(she)

Respon Anda?

komentar