Mau Dijebloskan ke Penjara, Jaksa Layangkan Surat untuk Terpidana Penyelewengan BBM

715
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang telah melayangkan surat panggilan terhadap Hendri Sayuti, terpidana kasus penyelewengan BBM yang sudah divonis selama lima bulan penjara oleh majelis hakim dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, (3/5) lalu, dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inckrah).

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejari Tanjungpinang, Ricki Setiawan mengatakan pihaknya telah melayangkan surat panggilan pertama untuk yang bersangkutan. Namun, yang bersangkutan belum datang memenuhi panggilan.

”Sudah dilayangkan surat panggilannya beberapa hari yang lalu. Tapi dia (Hendri) tidak datang,” ujar Ricki, Selasa (28/6).

Dikatakan Ricki, jika pada panggilan yang pertama tersebut yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan yang dilayangkan, pihaknya pun akan kembali mengirimkan kembali surat panggilan.

”Kami panggil secara patut tiga kali. Jika tidak datang juga. Maka akan kami jemput paksa,” kata Ricki.

Dijelaskan Ricki, belum dieksekusi narapidana tersebut sebelumnya karena pihaknya belum menerima petikan putusan. Lalu pada saat itu yang bersangkutan juga menyatakan pikir-pikir atas vonis yang dijatuhi majelis hakim.

”Inkrahnya itu kan setelah tujuh hari setelah dibacakan dan dia waktu itu juga menyatakan pikir-pikir atas putusan,” jelas Ricki.

Sekedar diketahui, Hendri Sayuti telah divonis pada 3 Mei 2016 lalu. Hingga saat ini yang bersangkutan masih bebas berkeliaran. Pada saat persidangan selain dijatuhi hukuman badan selama lima bulan, majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut juga menjatuhkan denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurangan, atas penyelewengan BBM.

Putusan yang dijatuhi majelis hakim yang dipimpin oleh Windi Ratna Sari didampingi Purwaningsih dan Corpioner, lebih ringan dari tuntutan JPU Zaldi Akri yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman tujuh bulan penjara denda Rp 50 juta subsider tiga bulan.

Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar pasal 53 huruf D, Jo pasal 23 ayat 2,9 dan 5 UU nomor 22 tahun 2011 tentang migas.(ias/bpos)

Respon Anda?

komentar