Bu Guru, Pungli Saat PPDB Bisa Terancam Pidana Loh

1075
Pesona Indonesia
Ilustrasi pelaku pembunuhan telah ditahan. Foto: Pixabay
Ilustrasi. Foto: Pixabay

batampos.co.id – Hampir setiap tahun permasalahan pungutan liar terjadi disaat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Selain ketersediaan ruang kelas yang tidak memadai, pungutan ini juga didasari adanya oknum yang sengaja memanfaatkan situasi ini.

Aturan larangan pungutan dana di sekolah ini jelas telah diatur pada Permendikbud 12/2012. Pasal 9 ayat 1 No 44 Tahun 2012 menyatakan Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya apapun.

“Apapun yang berhubungan dengan pungutan tidak boleh menjadi syarat seorang calon siswa didik untuk diterima di sekolah. Sebagaimana yang telah diatur pada Permendikbud tersebut,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Riki Indrakiri, kemarin.

Menurutnya, pendidikan adalah hak setiap warga negara dan merupakan hak azasi bagi setiap individu. Bahkan pemerintah dibentuk dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian melalui amandemen UUD 1945 yang ke-4 tersebut terdapat penambahan ayat (4) yang berbunyi agar negara memprioritaskan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN atau APBD dalam hal memenuhi kebutuhan peneyelenggaraan pendidikan nasional.

Untuk di Batam sendiri, kata Riki, APBD yang dikeluarkan untuk memenuhi Ruang Kelas Baru (RKB) baik untuk sekolah negeri maupun swasta mencapai Rp 10 Milyar – Rp 15 Milyar. Namun sangat disayangkan realisasi pembangunannya selalu molor setiap tahunnya, tidak pernah dapat dilaksanakan oleh Pemko Batam jauh hari sebelum PPDB dimulai.

“Ini yang disayangkan, pembangunan RKB tidak di pertengahan tahun, melainkan selalu di akhir tahun anggaran,” sebut Riki.

Akibatnya, jumlah siswa yang masuk tidak sebanding dengan ketersediaan ruangan kelas. Di sinilah penyelewengan mulai terjadi semisal double budgeting, dimana Orangtua diminta membayar uang masuk dengan alasan mereka untuk membangun kelas baru.

“Padahal jelas, uang untuk pembangunan RKB ini sudah dianggarakan setiap tahun dan jumlahnya tidak sedikit,” ucapnya.

Disamping terkait akuntabilitas kinerja, juga dengan tidak transparannya penyaluran RKB menjadi kerawanan atau celah bagi oknum di sekolah, baik unsur komite atau pendidik untuk bermufakat jahat terkait pungutan ilegal di sekolah.

Lalu apa sanksi bagi sekolah yang melakukan pungutan liar, politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengaku sesuai Permendikbud dijelaskan bagi yang melanggar mendapat sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hukum pidana (penjara).

Begitupun dengan hukum pidana secara umum mengatur bagi pihak kepala sekolah yang bersangkutan dan kepala Dinas Pendidikan setempat yang mengetahui dan tetap melakukan pungutan terhadap wali murid maka dapat dianggap menyalahgunakan jabatan.

Baik sekolah atau dinas terkait bisa terancam Pasal 423 KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

Lain halnya sekolah swasta, kata Riki, pungutan terhadap wali murid dapat dilakukan, selama hal ini mendapat persetujuan komite sekolah. Akan tetapi pungutan tersebut tidak diperbolehkan digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam lainnya, Safari Ramadhan mengaku, hampir di seluruh sekolah di Batam mengalami masalah yang sama, terutama pada saat PPDB berlangsung. Bahkan ada satu gedung yang mana di dalamnya ada dua sekolah negeri.

“Di Buliang, Batuaji ada dua SD Negeri yang digabung di satu gedung,” kata Safari.

Menurutnya, masalah ini seharusnya dapat teratasi jika Dinas Pendidikan Kota Batam memiliki perencanaan yang matang. Tapi kenyataannya di setiap tahun selalu saja terjadi penyakit yang sama dan tidak pernah tuntas.

“Kalau ruang kelas terpenuhi tak bakalan ada lagi yang namanya pungutan liar. Sebenarnya yang membuat kacau itu adalah perencanaan yang baik dari disdik itu yang tidak ada,” tegas ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Batam itu. (rng)

Respon Anda?

komentar