Sistem Pendidikan di Batam Masih Lemah

770
Pesona Indonesia
Orang Tua Siswa Datangi Disdik
Orang Tua Siswa Datangi Disdik

batampos.co.id – Kisruh pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang setiap tahun terjadi di Batam adalah bentuk lemahnya kebijakan dan kinerja Pemko Batam.

Salah satu contoh PPDB bermasalah adalah di SMAN 5 Batam. Banyak orang tua murid protes karena proses penerimaan siswa untuk jalur reguler tidak transparan dan terkesan tidak adil. Karena 164 siswa yang diterima lewat jalur tersebut tidak dicantumkan alamat dan keterangan alasan mengapa anak itu diterima.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Riki Indrakari mengatakan sesuai dengan pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kota Batam bahwa penerimaan peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah harus berpedoman pada prinsip objektif, transparan dan akuntabilitas.

Dengan kata lain, kuota minimal 5 persen daya tampung untuk bina lingkungan dan 5 persen dari keluarga tidak mampu wajib dilakukan melalui prosedur yang tervalidasi oleh pihak kelurahan atau SKPD terkait.”Di beberapa kabupaten dan Kota bahkan melalui Surat Keputusan SK Walikota,” katanya.

Selain proses PPDB yang tidak transparan, masyarakat juga dibuat repot dengan pungli. Contohnya di SMP 12, salah seorang wali murid, Surya Pardi diminta uang Rp 1,75 juta oleh Komite Sekolah dengan alasan untuk membuka lahan dengan tujuan membangun kelas baru.

“Pada pasal 12 ayat (4) Perda Nomor 4 Tahun 2010 bahwa daftar ulang terhadap peserta didik baru tanpa dipungut biaya,” jelasnya.

Pembangunan RKB merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Batam. Tiap tahun, APBD Kota Batam menganggarkan Rp 10-15 miliar untuk membangun RKB baik untuk sekolah negeri & swasta.

Namun sangat disayangkan realisasi pembangunannya selalu nihil setiap tahunnya. Tidak pernah dapat dilaksanakan oleh Pemko Batam jauh hari sebelum PPDB dimulai melainkan selalu pada akhir tahun anggaran.

“Disamping terkait akuntabilitas kinerja, proses PPDB yang tidak transparan menjadi celah bagi oknum di sekolah, baik unsur komite atau pendidik untuk bermufakat jahat terkait pungutan ilegal dengan alasan untuk pembangunan tambahan RKB di sekolah,” tambah Riki.

Padahal Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2012 secara tegas telah melarang pungutan di sekolah.

“Jika sudah ada petunjuk hukum sebagaimana yang saya ungkap di atas, maka kita berharap aparat hukum lebih proaktif merespon kejadian di lapangan dengan tetap mengedepankan praduga tak bersalah,” harap Riki.(leo)

Respon Anda?

komentar