UU Pengampunan Pajak Resmi Disahkan, Target Pemasukan Rp 165 Triliun

909
Pesona Indonesia
ilustrasi pajak
ilustrasi pajak

batampos.co.id – Pengesahan dan pemberlakuan Undang-Undang Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak langsung menambah sentiment positif ke investasi Indonesia. Presiden Joko Widodo meminta semua pihak terutama regulator perbankan dan pasar modal menyiapkan produk untuk menyambut aliran dana masuk hasil pengampunan pajak itu.

”Pemerintah sekarang tinggal mensosialisasikan kepada yang diperkirakan mempunyai uang yang ditaruh di luar (negeri),’’ ujar Jokowi usai berbuka puasa bersama anak yatim dan penyandang disabilitas di Istana Bogor, Selasa (28/6/2016).

Jokowi mengatakan, dia sudah menginstruksikan menteri terkait dan berbicara dengan lembaga non pemerintah seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam satu dua hari ke depan, sudah harus dipersiapkan instrumen-instrumen investasi yang bisa dipakai menampung dana-dana tersebut.

Baik berupa surat berharga negara, reksadana, surat utang negara, maupun investasi-investasi langsung. Yang terpenting, lanjutnya, dana-dana tersebut bisa dipakai untuk menyelesaikan infrastruktur yang saat ini masih belum selesai.

’’Nanti juga akan diterbitkan Infrastructure Bond yang akan menampung uang-uang yang masuk,’’ lanjut mantan pengusaha meubel itu.

Disinggung mengenai jumlah pemasukan yang diperkirakan bisa diapatkan negara, Jokowi mengatakan belum bisa memprediksi. ’’Mengkalkulasinya tidak mudah, karena ini menyangkut psikologis,’’ tutur Jokowi. Sisi psikologis tersebut sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya dana yang masuk.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menuturkan, pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan untuk pemberlakuan Tax Amnesty setelah Lebaran nanti.

”Kita langsung persiapan, habis Lebaran, kita langsung kick off. Kita juga sudah sosialisasi, bahkan sebelum ini (disahkan) sebagian sudah (sosialisasi),” papar Bambang usai sidang paripurna di Gedung DPR, kemarin.

Dengan persiapan yang matang tersebut, Bambang mengaku optimis target perolehan Tax Amnesty sebesar Rp 165 triliun, bisa didapat tahun ini. Dengan perpanjangan masa berlaku hingga 31 Maret tahun depan, pihaknya pun meyakini jika perolehan pendapatan dari pengampunan pajak bisa melebihi target.

“Sebanyak mungkin (potensi penerimaan dari Tax Amnesty). Lebih banyak lebih baik, tapi tahun ini ya Rp 165 triliun,” katanya.

Dari dunia usaha, Direktur Utama PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) Tjiu Thomas Effendy menilai pemberlakuan aturan tax amnesty merupakan keputusan paling tepat.

”Oke targetnya memang Rp 165 triliun pajak dari repatriasi itu. Kecil memang dibandingkan uang APBN. Tapi jangan dilihat dari situ saja. Harus dilihat secara jangka panjang,” ujarnya, kemarin (28/6/2016).

”Maka kalau menurut saya, dari sisi pengusaha, para pemilik dana yang masih ada di luar negeri simpanannya sebaiknya segera melapor. Manfaatkan momen ini, momen tidak akan terulang dua kali. Karena kalau tidak dilaporkan sekarang pun, pada 2018 kan akan berlaku era keterbukaan basis pajak secara internasional. Jadi akan ketahuan juga,” sarannya.

Sementara itu, sidang paripurna DPR kemarin mengagendakan penetapan dua Rancangan Undang Undang, yang pertama adalah terkait APBN Perubahan 2016, kedua adalah Tax Amnesty. Berbeda dengan RUU APBNP 2016 yang ditetapkan secara musyawarah mufakat, penetapan RUU Tax Amnesty diputus dengan catatan tiga fraksi, dan penolakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Penolakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera disampaikan oleh anggota Komisi XI Ecky Awal Muharram. Menurut Ecky, PKS tidak setuju dengan keputusan RUU Tax Amnesty, bahwa obyek pengampunan pajak meliputi semua jenis pajak, yakni PPh, PPN, PPnBM, PBB serta Bea Materai. Lazimnya pengampunan pajak hanya berlaku pada PPh saja.

”Perluasan objek pajak terhadap PPN, PBB dan Bea Materai akan menggerus penghasilan negara,” kata Ecky.

Terkait fasilitas dan tarif tebusan, pemerintah dinilai memanjakan pengemplang pajak dengan besaran antara satu hingga enam persen. Dibandingkan dengan tarif PPh yang seharusnya dibayar, yakni 25-30 persen, ditambah sanksi administrasi 28 persen dari pokok dan sanksi pidana, negara kehilangan potensi pemasukan yang besar. ”Ini sekaligus mencederai rasa keadilan,” kata Ecky.

Selain itu, terkait dengan tujuan RUU Tax Amnesty, harus dipastikan agar tidak ada pasal yang secara implisit memberikan ruang bagi pidana lain, seperti korupsi, narkoba, terorisme, perdagangan manusia dan pencucian uang untuk bersembunyi.

”Khususnya pasal tentang kerahasiaan data dan informasi peserta pengampunan pajak,” ujar Ecky.

Terakhir, Ecky meminta agar dana repatriasi itu harus dialokasikan ke sektor riil dan infrastruktur. Ini supaya dana itu  berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja.

”Jangan sampai dana tersebut hanya menjadi hot money dalam bentuk investasi pasar uang yang bisa tiba-tiba keluar. Ini bisa mengganggu stabilitas sistem keuangan,” tandasnya.

Di luar Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Fraksi Partai Demokrat memberikan catatan atas persetujuan pengesahan RUU Tax Amnesty itu. Ketua DPR Ade Komarudin kemudian mengetok palu persetujuan pengesahan RUU Tax Amnesty, dengan komposisi sembilan fraksi setuju, dan satu fraksi menolak. ”Semua UU pasti ada yang keberatan. Tapi mayoritas kita sama,” kata Ade. (ken/bay/byu/dyn/dee/gen/jpg)

Respon Anda?

komentar