Vaksin Palsu Menyebar, BPOM Akui Teledor

765
Pesona Indonesia
Petugas kesehatan sedang meneteskan vaksin polio terhadap seorang balita di  Kelurahan Tanjungpinang Kota, Selasa (8/3).  foto:yusnadi/batampos
Petugas kesehatan sedang meneteskan vaksin polio terhadap seorang balita di Kelurahan Tanjungpinang Kota, Selasa (8/3/2016). foto:yusnadi/batampos

batampos.co.id – Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPOM Tengku Bahdar Johan Hamid tak menampik produksi dan peredaran vaksin palsu akibat keteledoran lembaganya.

Namun, dia mengaku pihaknya sama sekali tak diam saja soal vaksin palsu itu.

BACA: Lagi, Pemasok Vaksin Palsu Dibekuk di Hotel Mewah

Bahdar mengaku sudah menemukan kasus vaksin palsu sejak 2008.  Namun, kasus vaksin palsu tersebut diakui masih sporadis dan belum ada indikasi sindikat seperti saat ini.

’’Kami juga sempat mencoba menindak pelaku yang diduga pembuat vaksin palsu. Namun karena tidak ditemukan barang bukti, dia hanya didenda satu juta karena menyalurkan vaksin secara tak resmi,’’ ungkapnya.

BACA: Vaksin Palsu Menyebar, BPOM Akui Teledor

Dia pun mengaku bahwa kewenangan lembaganya sangat terbatas untuk mencari akar dari penyebaran vaksin. Pasalnya, saat ini pihaknya sangat terbatas hanya mengawasi jalur distribusi obat saja. Namun, soal operasional rumah sakit atau klinik tak bisa dilakukan. Sebab, Peraturan Menteri Kesehatan (permenkes) nomor 35 2014 telah memindahkan kewenangan ke kementerian kesehatan sendiri.

’’Di apotek pun kami hanya bisa memastikan isinya benar. Tapi tidak berwenang untuk tahu darimana obat itu dan akan dijual kemana. Untuk pengadaan obat di rumah sakit pun kami tidak dilibatkan,’’ ungkapnya.

BACA: Mewahnya Hidup Pasangan Tersangka Vaksin Bayi Palsu

Karena itu, dia berharap inisiatif DPR untuk merancang undang-undang pengawasan obat bisa memberi kewenangan lebih kepada BPOM.

’’Kami rasa perlu juga BPOM diberi kewenangan untuk menyelidik dan menindak. Karena selama ini tindakan kami juga terbatas. Kalaupun dapat laporan, kami hanya bisa meneruskan ke kepolisian,’’ terangnya.

Namun, pembelaan tersebut diprotes oleh Direktur Utama Yayasan Perlindungan Konsumen Kesehatan Indonesia Marius Wijayarta. Menurutnya, sudah jelas bahwa BPOM dan Kemenkes merupakan dua instansi yang harus bertanggungjawab atas kasus ini. Hal tersebut karena dia secara pribadi sudah melaporkan tentang kasus vaksin palsu pada 2014 lalu.

Baca Juga: Bareskrim Janji Telisik Kekayaan Tersangka Vaksin Palsu

’’Yang saya laporkan adalah vaksin bantuan dari pemerintah dengan logo kementerian kesehatan. Jadi sudah jelas ini masuk ke jalur distribusi resmi. Tapi saat saya lihat tanggal kedaluarsa dan nomor batch, ternyata berbeda. Tapi ternyata laporan saya tidak ditindaklanjuti,’’ tegasnya.

Hal itu diperparah dengan adanya Permenkes nomor 35 2014. Dalam pasal 9 regulasi ini, disebutkan bahwa pembinaan apotek ada dalam naungan langsung Kementerian Kesehatan (kemenkes) dan dinas kesehatan daerah. Padahal, Kemenkes harusnya menjadi regulator dan bukan pelaksana.

Baca Juga: Bayi Meninggal Usai Imunisasi, Awal Pengungkapan Vaksin Palsu, Sudah Berlangsung Belasan Tahun

’’Lalu, bagaimana mereka mengawasi? Sumber daya pengawas saja tidak mencukupi. Jadi, untuk kasus dari mulai Juli 2014 sampai sekarang, Kemenkes harus bertanggungjawab. Untuk kasus sebelumnya, BPOM yang harus bertanggungjawab. Semua harus sesuai dengan aturan pejabat publik. Harus dilacak apa benar ada pembiaran,’’ tegasnya. (jpgrup)

Baca Juga: Ngeri, Vaksin Bayi Palsu Masuk Apotek, Mabes Polri Ungkap Sindikatnya

Respon Anda?

komentar