Walikota Ancam Cabut Bantuan Sekolah Jika Masih Ada Pungli Siswa Baru

706
Pesona Indonesia
Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos
Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos

batampos.co.id – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi kembali menegaskan penerimaan siswa baru di Batam harus bebas dari punggutan liar. Ia pun tak segan-segan memberi sanksi kepada sekolah yang kedapatan memunggut biaya lain kepada siswa baru.

“Tak ada punggutan dan saya sudah larang,” tegas Rudi di kantor Pemko Batam, kemarin.

Untuk menghindari terjadinya punggutan liar, pihaknya menggunakan sistem online dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Batam. Namun, sistem online yang dilaksanakan itu pun sempat menjadi masalah karena ketidak sinkronan data antara sekolah dan Dinas pendidikan.

“Kita menggunakan online sehingga tahu berapa kebutuhan sekolah biar di close (tutup), tapi ternyata banyak yang protes,” jelas Rudi.

Dua hari lalu, Rudi mengaku dapat laporan adanya demo yang dilakukan orang tua murid baru di SMA negeri 4 Tiban. Mereka tidak terima atas keputusan sekolah yang tidak menerima anak mereka belajar di sekolah tersebut.

“Ada 160 orang yang tak masuk, padahal waktu daftar ulang pagar sudah dikunci. Dan saat itu ada Wakil Ketua DPRD Batam yang menyelesaikan masalah tersebut,” terang Rudi.

Menurutnya, banyak para orang tua yang terlalu memaksakan anaknya masuk ke sekolah negeri tertentu. Sehingga disinyalir terjadinya dugaan pungli hingga kericuhan di sekolah tersebut. Padahal, jumlah sekolah di Batam negeri maupun swasta mampu menampung seluruh kuota pelajar baru, mulai dari SD hingga SMA.

“Tapi negeri plus swasta, yang jadi masalah saat ini anak-anak kita maunya di negeri, sehingga mereka berpacu,” jelas Rudi.

Sistem online diberlakukan untuk melihat kualitas pendidikan sang anak. Hal itu untuk membedakan antara sekolah biasa dan unggulan. Namun, para orang tua memaksakan anak mereka bersekolah di sekolah negeri meski nilainya tak mencukupi. Alasannya, rumah mereka dekat dengan sekolah.

“Kalau tak ada online dan kita paksakan untuk menerima sesuai daerah, maka tak ada lagi sekolah unggulan lagi. Apakah itu lebih baik. Makanya kita kaji dengan adanya sekolah unggulan agar mereka terpacu, makanya kita kunci dan ternyata banyak yang mengeluhkan hal itu kepada saya, bahkan mereka meng sms saya,” ungkap Rudi.

Hingga saat ini, lanjut Rudi, dirinya masih menunggu informasi resmi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin terkait PPDB. Dirinya juga akan mencari jalan keluar terkait permasalahan itu.

“Apa solusinya nanti kita bicarakan setelah saya dapat laporan resmi dari pak Muslim,” imbuhnya.

Selain itu, menurut Rudi, keberadaan sekolah swasta bisa membantu untuk siswa bisa menamatkan bangku sekolah. Iapun berharap agar biaya sekolah yang diberikan pihak swasta tak berbeda jauh dengan negeri. Sehingga, orangtua tak lagi berharap kepada negeri karena biaya yang hampir sama dengan negeri.

“Kita juga memikirkan sekolah swasta agar tidak tutup. Namun, sekolah swasta juga harus mengerti dengan biaya sekolah. Jangan mahal-mahal,” beber Rudi.

Rudi juga mengancam akan menghentikan bantuan honor untuk guru swasta jika biaya sekolah swasta terlalu tinggi.

“Bantuan guru swasta bisa saya cabut,” pungkas Rudi mengakhiri. (she)

Respon Anda?

komentar