Pengampunan Pajak Sifatnya Suka Rela

1246
Pesona Indonesia
Ilustrasi pajak.
Ilustrasi pajak.

batampos.co.id – Ketua Bidang Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Prianto Budi Saptono mengatakan, tax amnesty (pengampuan pajak) bersifat sukarela (voluntary).

“Kita boleh ikut atau tidak ikut. Tapi ada risiko yang harus dihadapi,” katanya, saat tampil sebagai pembicara di acara Seminar Pengampunan Pajak dan Perencanaan Pajak kerjasama Kadin dan Koran Batam Pos (grup batampos.co.id) di Harris Hotel Batam Centre, Rabu (29/6/2016).

Ketika memilih tidak ikut, misalnya, harta wajib pajak berisiko dipersoalkan di kemudian hari.

BACA: Ada Ruang Pengampunan Pajak di Kantor Pelayanan Batam

Berkebalikan dengan wajib pajak yang memilih melakukan tax amnesty dan me-repatriasi hartanya di luar negeri. Data wajib pajak itu dilindungi Dirjen Pajak dan tidak akan diberikan ke lembaga-lembaga negara lainnya. Seperti, KPK atau kepolisian.

“Di perpajakan itu ada dua sanksi. (Yakni,) sanksi administrasi dan pidana,” ujar lulusan D4 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara itu.

Tax amnesty bagian dari Pajak Penghasilan (PPh). Kebijakan ini untuk mendorong repatriasi modal dan aset untuk mereka yang sering ‘memarkir’ uang di luar negeri. Daripada uang disimpan di luar negeri, pemerintah berpikir, uang tersebut dapat disimpan di dalam negeri. Pemerintah membutuhkan uang untuk membangun.

“Menurut saya, membayar yang seharusnya saja,” kata Prianto lagi.

Pengamat Ekonomi Batam, Gita Indrawan, menyebutkan Undang-Undang (UU) Tax Amnesty atau UU Pengampunan Pajak diyakini akan membawa pengaruh positif bagi perekonomian Batam, terlepas dari status Batam sebagai kawasan bebas pajak.

“Tax Amnesty akan membawa efek bagus bagi Batam. Karena meningkatkan aliran dana masuk ke Indonesia,” kata Gita, kemarin (29/6).

Gita memberikan contoh kasus Panama Papers yang pernah mencuat beberapa waktu lalu. Para pengusaha yang terlibat didalamnya mengalirkan dananya keluar negeri untuk menghindari membayar pajak kepada negara.

“Dengan Tax Amnesty, maka aliran dana tersebut mampu meningkatkan sentiment positif untuk investasi Batam,” jelasnya.

Melalui undang-undang ini, para wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya akan mendapat tarif tebusan yang lebih rendah. Tarif tersebut dibagi menjadi tiga kategori, yakni bagi usaha kecil menengah, bagi wajib pajak yang bersedia merepatriasi asetnya di luar negeri, serta deklarasi aset di luar negeri tanpa repatriasi.

Untuk wajib pajak usaha kecil menengah yang mengungkapkan harta sampai Rp 10 miliar akan dikenai tarif tebusan sebesar 0,5 persen, sedangkan yang mengungkapkan lebih dari Rp 10 miliar dikenai 2 persen.

Lalu, untuk wajib pajak yang bersedia merepatriasi asetnya di luar negeri akan diberikan tarif tebusan sebesar 2 persen untuk Juli-September 2016, 3 persen untuk periode Oktober-Desember 2016, dan 5 persen untuk periode 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017.

Terakhir, wajib pajak yang mendeklarasikan asetnya di luar negeri tanpa repatriasi akan dikenai tarif 4 persen untuk periode Juli-September 2016, 6 persen untuk periode Oktober-Desember 2016, dan 10 persen untuk periode Januari-Maret 2017. (ceu/leo)

Respon Anda?

komentar