Pengangkatan 23 PTT Lingga Dinilai Tak Transparan

3754
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id – Ditengah gencarnya berbagai program pembenahan institusi dan juga pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Lingga, pemerintah daerah malah membuat skenario baru pengangkatan 23 Pegawai Tidak Tetap (PTT) tanpa syarat dan tes. Hal ini menuai komentar publik, soal komitmen Pemkab Lingga yang lebih terbuka namun ternyata malah kucing-kucingan.

Informasi yang berhasil diperoleh Batam Pos, sebanyak 23 orang PTT baru tersebut ialah sopir, ajudan bupati dan wakil bupati, ajudan sekda, sopir ketua DPRD, ABK speedboat pemkab serta beberapa orang lagi di sejumlah intansi Pemkab Lingga. Pengangkatan ke 23 PTT ini pun dilakukan secara langsung oleh pengambil kebijakan tanpa ada tes tertulis. Sementara itu, hingga kini masih ratusan pula jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja diatas tujuh tahun namun tidak juga diangkat menjadi PTT.

Menurut WN (inisial) salah seorang honorer di Pemkab Lingga pengangkatan 23 PTT di Pemkab Lingga tidak transparan. Menjadi seorang PTT di Pemkab Lingga menurutnya, cukup menjanjikan daripada THL ataupun honorer dengan gaji di bawah UMK dan harus menunggu paling cepat tiga bulan sekali gaji cair. Tentu menjadi PTT adalah harapan seluruh THL Lingga.

“Tidak ada tes terbuka untuk PTT. Tapi, tahu-tahu ada PTT yang baru langsung diangkat. Sementara kawan-kawan kita masih banyak yang honorer lebih dari 7 tahun tanpa nasib yang jelas sampai sekarang,” ungkapnya.

Kecemburuan sosial jelas WN pasti ada. Terlebih lagi sejumlah PTT yang diangkat adalah orang-orang dekat pejabat terkait. “Kenapa tidak dibuka tes PTT saja, biar sama-sama kita berkompetisi yang sehat,” tambahnya.

Persoalan ini juga mendapat tanggapan dari Koordinator Lapangan (Korlap) LSM Lentera, Iskandar. Soal pengangkatan 23 PTT tanpa tes, banyak dikeluhkan masyarakat. Selaku kontrol sosial, Iskandar ingin mempertanyakan alasan pemerintah mengangkat PTT kembali tanpa tes tertulis oleh pemerintah daerah.

“Sudah banyak yang menyampaikan masalah ini ke kita. Sebagai LSM kita tampung dan kita utarakan di media, apa jawaban dari pihak pemerintah terkait masalah ini,” paparnya.

Sementara itu, ditempat lain, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Lingga, Syamsudi membenarkan terkait 23 PTT yang diangkat Pemkab Lingga. Ia mengatakan hal tersebut menjadi kewenangan kepala daerah termasuk soal pembayaran gaji.

“Memang benar ini akan mencuat. Pak Bupati mengangkat PTT baru untuk menggantikan PTT yang telah diberhentikan oleh pemerintah daerah. Kekosongan ini diisi oleh PTT yang baru,” ungkap Syamsudi.

Syamsudi berdalih, jika pengangkatan 23 PTT adalah untuk menggantikan 14 orang PTT yang beberapa waktu lalu diberhentikan Pemkab Lingga karena pelanggaran disiplin berat.

Syamsudi juga membenarkan diantara ke 23 nama baru yang di angkat menjadi PTT tersebut adalah sopir serta ajudan bupati dan wakil bupati, sekda, sopir Ketua DPRD, serta ABK speedboat Pemkab Lingga.

“Pak Bupati dan jajarannya sudah barang tentu akan memilih orang yang ingin melayaninya dengan baik. Apakah itu sopir, ajudan dan ABK speed Pemkab Lingga. Semua itu tak terlepas dari pelayanan, agar tidak menghambat tanggung jawab mereka nantinya,” cetusnya.

Namun dibalik kebijakan tersebut, pengangkatan 23 PTT tanpa tes dan terkesan ditutup-tutupi pemerintah daerah membuat sebagian besar masyarakat Lingga mempertanyakan komitmen bupati dan wakil bupati.(mhb/bpos)

Respon Anda?

komentar