Vaksin di Kepri Steril dan Layak

321
Pesona Indonesia
Nely petugas medis Puskesmas Tanjungbalai Karimun ketika memperlihatkan vaksin dalam bentuk botol.foto:tri haryono/batampos
Nely petugas medis Puskesmas Tanjungbalai Karimun ketika memperlihatkan vaksin dalam bentuk botol.foto:tri haryono/batampos

batampos.co.id – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Tjetjep Yudiana menegaskan, seluruh vaksin yang beredar di wilayah kerjanya dinyatakan steril dan layak pakai. Kepastian ini diperoleh setelah pihaknya beserta dinas kesehatan kabupaten/kota dan juga Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pemeriksaan sampel vaksin yang berada di 18 klinik dan rumah sakit di Tanjungpinang, Batam, Karimun, dan Bintan.

“Semuanya clear. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dan risau,” kata Tjetjep, Rabu (29/6).

Sementara untuk pemeriksaan di wilayah Anambas, Natuna, dan Lingga, sambung Tjetjep, pemeriksaannya dilakukan langsung di bawah pengawasan kepala dinas kesehatan terkait. Pengawasan yang dilakukan juga sudah semakit intensif. Bahkan berani dijamin hingga ke tingkat posyandu pun terbebas dari vaksin ilegal.

“Rumah sakit dan posyandu dan segala fasilitas kesehatan milik pemerintah kami jamin aman. Karena jelas sudah distributornya. Jalurnya sudah ada. Di wilayah kita pengaduan pun tak ada,” ungkap Tjetjep.

Karena itu, Tjetjep mengimbau, agar masyarakat tidak perlu takut dan cemas melakukan vaksinisasi di semua fasilitas kesehatan. Karena sejak adanya informasi mengenai vaksin palsu sudah dilakukan pemeriksaan bahkan sampai distributornya. “Ke depan pun tetap dipantau bersama BPOM,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kepri, Teddy Jun Askara juga mengimbau hal yang sama. Menurutnya Dinas Kesehatan Provinsi Kepri dan kabupaten/kota tidak boleh lengah dalam melakukan pengawasan kemungkinan adanya vaksin ilegal. Pemeriksaan jalur penyalur juga tidak boleh ketinggalan. “Dan jangan lupa agar juga mengawasi penjualan di sektor swasta,” kata politisi muda Partai Golkar ini.

Karena kata Teddy, sudah semestinya pemerintah daerah melalui jajaran terkait menjamin ketersediaan keberlangsungan obat yang layak dikonsumsi bagi masyarakat luas. “Jangan sampai kecolongan, walau sekali,” tekannya. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar