Aduh…, Panitera Tertangkap Lagi, Pening Aku…

919
Pesona Indonesia
Ruhut Sitampul. Foto: jpnn
Ruhut Sitampul. Foto: jpnn

batampos.co.id – Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Kamis (30/6/2016) malam saat naik ojek pulang ke rumahnya di lampu merah Pramuka, membuat Anggota Komisi III DPR Ruhut Poltak Sitompul geleng-geleng kepala.

BACA: KPK Tangkap Panitera PN Jakarta Pusat, Amankan Uang 30 Ribu Dolar Singapura

Bang Poltak, sapaan Ruhut wajar saja pening, pasalnya meski sering terjadi OTT oleh KPK, para perangkat lembaga peradilan tetap saja berani menerima suap, bahkan tidak kapok terlibat korupsi.

“Pening saya, sedih saya,” kata Ruhut sambil memegang kepalanya, gaya khasnya, JumatĀ  (1/7/2016).

Menurut Ruhut, aparat penegak hukum termasuk panitera maupun hakim seharusnya bertindak menggunakan hati. Apalagi, banyak rakyat miskin karena ulah koruptor.

“Ingat, rakyat miskin karena ulah koruptor dan kok mereka tetap jadi koruptor juga. Apalagi lembaga pengadilan,” ujar Ruhut menyesalkan.

BACA: Kader Terjaring OTT KPK, Demokrat Tuding Ada Permainan Politik

Karena itu usai cuti lebaran nanti, Komisi III DPR sudah berencana memanggil Mahkamah Agung untuk membahas masalah tersebut. Apalagi, MA sendiri juga dilanda persoalan sama.

“Kita tahu MA juga mengalami hal ini. Saya cukup kaget. kok kejadian lagi,” tambah politikus Partai Demokrat itu.

Ruhut pun meminta ada reformasi total di lembaga pengadilan.

“Memang pengadilan kita harus direformasi dan semua aparat penegak hukum harus ikut bertanggung jawab. Baik itu pengacara, jaksa, hakim, dan masyarakat,” kata Ruhut lagi.

BACA: KPK Dalami Peran Anggota DPR RI dari Demokrat yang Terjaring OTT, Apakah Calo Anggaran?

Mantan pengacara kondang itu juga mengingatkan jangan lagi ada upaya sogok menyogok dalam dunia peradilan oleh siapapun. Sebaliknya aparat penegak hukum dan pengadil juga diminta jangan tergoda.

“Tapi para aparat, apalagi, dia di pengadilan kan mewakili Tuhan. Jangan tergoda lah. Panitera kan pada suatu saat akan jadi hakim. Hati-hati, panitera itu bisa naik kelas jadi hakim,” ujar Ruhut.

BACA: Resmi Tersangka, Kader Demokrat yang Terjaring OTT Ditahan KPK

Soal sanksi bagi para penegak hukum dan pengadil yang terlibat korupsi, Ruhut minta yang seberat-beratnya. Apalagi dari sisi pendapatan, panitera dan hakim menerima tunjangan besar dari negera.

“Dihukum seberat beratnya. Kalo remunerasi gajinya dinaikkan. Nggak kurang kok itu. Jadi kesadaran daripada mereka. Apa sih yang dicari kok sampai begitu? Masalah hukum lagi. Sudah kebangetan,” pungkasnya.(fat/jpnn)

Respon Anda?

komentar