Kepala BI Kepri: Pengampunan Pajak Jadi Tumpuan Baru

998
Pesona Indonesia
Gusti Raizal Eka Putra, Kepala BI Kepri. Foto: batampos.com
Gusti Raizal Eka Putra, Kepala BI Kepri. Foto: batampos.com

batampos.co.id – Undang-Undang Tax Amnesty atau UU Pengampunan Pajak dinilai sebagai salah satu kebijakan fiskal yang efektif untuk mendorong aliran dana masuk dari luar negeri sehingga bisa meningkatkan penerimaan negara dari pajak.

“Trennya sangat positif untuk segera direalisasikan. Tax Amnesty dapat membuat sumber fiskal meningkat, sehingga rencana pembangunan berjalan optimal,” ujar Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kepri, Gusti Raizal Eka Putera, Kamis (30/6/2016).

Gusti mengakui saat ini penerimaan negara dari sumber fiskal seperti pajak mengalami defisit. Makanya penerimaan pajak lewat pemberlakuan undang-undang ini dapat meningkatkan penerimaan pajak.

“Penerimaan negara dari sumber fiskal tidak boleh mengalami defisit lebih dari tiga persen,” ujarnya.

Saat ini, pertumbuhan ekonomi di dalam negeri mengalami perlambatan. Di Batam, permintaan ekspor menurun, sehingga berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur di Batam.

Bank Indonesia sebagai salah satu stakeholder yang berperan peting dalam menerapkan instrumen atau kebijakan dalam sistem moneter mengaku masih mnunggu Peraturan Presiden (PP) terkait dengan UU Tax Amnesty yang baru disahkan ini.

“Yang kami lakukan saat ini sambil menunggu adalah mendorong agar transaksi di pasar uang bisa berjalan dengan lancar,” jelas Gusti lagi.

BI akan mendorong supaya terjadi pendalaman pasar, sehingga transaksi antar bank bisa dilakukan dengan baik.

“Bank yang akan kekurangan uang bisa masuk ke pasar, dan bisa dapat dana asal likuiditasnya terjaga,”ungkapnya.

Namun, terdapat juga kontra terkait penerapan UU Tax Amnesty ini. Melalui siaran persnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan UU ini tak menjamin peningkatan pemasukan pajak yang saat ini minus.

“Repatriasi dana yang datang dari luar negeri pun belum bisa dihitung besarannya. Seharusnya pemerintah membuat based on data yang benar dan tepat dulu, bukan asumsi. Apalagi data Kemenkeu dan BI saja berbeda,” ujarnya.

Iqbal juga menilai UU Tax Amnesty hanya akan menguntungkan bagi pengemplang pajak. Apalagi, era keterbukaan informasi bagi negara G20 pada akhir 2016, tidak ada tempat yang aman bagi koruptor masa kini dan akan datang untuk menyembunyikan dan memarkir uangnya diluar negeri.

“Persoalan pajak adalah persoalan ketaatan hukum. Jadi jangan dibarter dengan tax amnesty,” jelasnya.

Iqbal juga menegaskan para buruh dan pengusaha kecil saja dikenakan pajak, tidak pernah ada pengampunan bahkan nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) buruh masih rendah dan puluhan juta buruh penerima upah minimum terkena pemotongan pajak.

“Jelas, UU Tax Amneaty beraroma pemodal,” tegas Iqbal. (leo/ken/gen/c5/oki/jpgrup)

Respon Anda?

komentar