Keuangan Kepri Disorot DPRD Kepri, Pemprov Berjanji Gali PAD Baru

377
Pesona Indonesia
Reni Yusneli
Reni Yusneli

batampos.co.id – Fraksi Partai Golkar di DPRD Kepri memberikan sorotan tajam terkait kondisi keuangan Pemprov Kepri. Apalagi menurunnya pendapatan bagi hasil. Menyiasati hal itu, Pemprov Kepri berjanji untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru.

Plt Sekda Kepri, Reni Yusneli yang mewakili Gubernur Kepri, Rabu (29/6) lalu lewat sidang paripurna di DPRD Kepri menegaskan, Pemprov Kepri akan melakukan berbagai langkah strategis diantaranya dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.

“Kami akan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru. Kedua, kami juga akan melakukan program pemutihan Pajak Kendraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendraan Bermotor (BBNKB). Sehingga memperbanyak jumlah wajib pajak serta menaikkan penerimaan pajak,” ujar Reni.

Selanjutnya, pemprov juga akan melakukan substitusi dengan mengusahakan penambahan dana transfer untuk Dana Alokasi Umum. Selain itu, berupaya kegiatan-kegiatan daerah untuk kepentingan nasional, sebisa mungkin harus dikerjakan dengan menggunakan APBN.

“Dinas-dinas teknis yang terkait dengan program prioritas akan kami arahkan untuk menawarkan kepada kementerian atau lembaga terkait untuk dikerjakan menggunakan anggaran APBN,” paparnya.

Hal yang sama juga berlaku untuk sektor maritim. Pemprov Kepri akan menggandeng Pemda tingkat II untuk bekerjasama dengan pemerintah pusat menggarap kemaritiman di Kepri ini. Fraksi Hanura Plus juga mendapat tanggapan dari Pemerintah Provinsi Kepri.

Pada sidang paripurna sebelumnya, Hanura Plus menyoroti tentang perlu pemerintah Provinsi Kepri meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangannya. Hal ini perlu agar kebijakan Pemprov Kepri sesuai dengan RPJMD dan penganggarannya.

“Khusus untuk akuntabilitas, Pemprov Kepri akan konsisten menjalankan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Agar pemerintah Kepri kedepan berjalan dengan baik,” janji Reni.

Paripurna yang juga dihadiri Wakil Ketua I DPRD Kepri Rizki Faisal, Pemerintah menyerahkan jawaban dalam bentuk matriks. Seluruh jawaban ini merupakan rangkuman dari pandangan fraksi-fraksi yang disampaikan dalam paripurna Senin (27/6) lalu di Kantor DPRD Kepri.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar