Komplek Perkantoran Pemkab Lingga Jadi Lokasi Tambang Pasir dan Batu

671
Pesona Indonesia
Batu dan pasir hasil tambang warga yang ditumpuk di pinggir jalan. foto:hasbi/batampos
Batu dan pasir hasil tambang warga yang ditumpuk di pinggir jalan. foto:hasbi/batampos

batampos.co.id – Aktivitas tambang pasir dan batu oleh warga semakin mengancam keasrian sungai-sungai di Daik, ibukota Kabupaten Lingga. Tidak adanya kontrol, membuat Sungai Daik yang persis berada di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Lingga pun menjadi lokasi penambangan.

Pantauan dilapangan, akibat aktifitas ini, Sungai Daik yang merupakan situs besar peninggalan Kerajaan Lingga dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab.”Tengoklah sendiri di belakang jalan kantor Bupati, di hulu Sungai Daik tu pasir dan batu diambil orang. Sungainya terancam rusak kalau di biarkan,” kata Yusuf warga Daik, Kamis (30/6).

Yusuf menyayangkan sikap pemerintah daerah maupun oknum pelaku penambangan batu dan pasir. Sebagai warga, ia akui sulitnya mencari pekerjaan, namun bukan berarti pula semua orang boleh melakukan apapun untuk mencari penghidupan. Termasuk merusak aset lingkungan hidup yang menjadi sejarah dan sumber air masyarakat tersebut.

“Sungai itu bersejarah. Dulu Lubuk Pelawan, Sungai Tanda yang ditambang, sekarang hancur. Sebagai orang Daik, saya tidak mau kejadian serupa di Sungai Daik. Kita minta pemerintah tidak tinggal diam menertibkan persoalan ini,” celoteh Yusuf.

Informasi yang diperoleh Batam Pos (grup batampos.co.id), batu dan pasir yang dikeruk dari Sungai Daik ini kemudian dikumpulkan di bibir jalan. Digunakan sebagai bahan bangunan yang dibeli oleh masyarakat. Saat jalanan perkantoran sepi atau setelah jam pulang kerja, barulah para pekerja menggunakan mobil pickup dan truk mengangkut batu persis melewati kantor bupati, gedung daerah, kantor DPRD, Badan Lingkungan Hidup, yang dijaga oleh Satpol PP 24 jam penuh.

Sayangnya, aktivitas inipun tidak ditanggapi pihak terkait sehingga terus menerus berlangsung. Selain itu juga, akhir 2015 lalu, Pemkab Lingga telah membentuk Forum Daerah Aliran Sungai (Fordas) lintas dinas yang hingga kini tidak pernah melakukan sosialisasi maupun menunjukkan kinerja namun membiarkan pengrusakan lingkungan sungai di Kabupaten Lingga. (mhb/bpos)

Respon Anda?

komentar