Pak Jokowi, Lembaga Pradilan Harus Dibenahi, Banyak Terjaring OTT KPK

583
Pesona Indonesia
Gayus Lumbun, Hakim Agung. Foto: dok. metrotv
Gayus Lumbuun, Hakim Agung. Foto: dok. metrotv

batampos.co.id – Wajah peradilan di tanah air tercoreng lagi, setelah KPK menangkap Panitera PN Jakarta Pusat, Kamis (30/6/2016) malam.

Bukan hanya tercoreng, penangkapan tersebut juga menegaskan kalau pejabat di lembaga peradilan di Indonesia perlu pembenahan serius.

BACA: Aduh…, Panitera Tertangkap Lagi, Pening Aku…

Nah, terkait hal itu, Mahkamah Agung (MA) dianggap paling bertanggungjawab atas penangkapan sejumlah penegak hukum yang terlibat kasus suap perkara yang mereka tangani.

“‎MA harus mengakui gagalnya pembinaan dan pengawasan terhadap jajaran pengadilan di bawahnya,” ujar Gayus Lumbuun, Hakim Agung, Jumat (1/7/2016).

Sikap tanggungjawab itu bukan hanya terhadap kasus ini saja, melainkan meliputi kasus yang menimpa dunia peradilan dalam perang terhadap antikorupsi.

BACA: KPK Tangkap Panitera PN Jakarta Pusat, Amankan Uang 30 Ribu Dolar Singapura

Sebab, berulangnya oknum pengadilan tersandung korupsi membuat lembaga peradilan jadi tercoreng praktik suap.

Gayus menilai, MA selama ini seolah mendalihkan bahwa perbuatan petugas yang di operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK disebut sebagai oknum.

BACA: Kader Terjaring OTT KPK, Demokrat Tuding Ada Permainan Politik

Namun itu tidak dapat dibantah, perbuatan korupsi itu dilakukan secara berkelompok dan tersistem. Hal itu selalu terungkap pada persidangan kasus di Pengadilan Tipikor.

“‎Di sana kan disebutkan rekaman BBM menyebutkan nama pejabat-pejabat MA yang terlibat,” ulasnya.

Oleh karena itu, mantan politisi PDIP itu menilai sudah saatnya MA bicara terbuka kepada masyarakat untuk melakukan pembenahan pada pimpinan-pimpinan pengadilan negeri, pengadilan tinggi termasuk MA sendiri.

BACA: KPK Dalami Peran Anggota DPR RI dari Demokrat yang Terjaring OTT, Apakah Calo Anggaran?

Itu sebagai pertanggungjawaban terhadap semakin karut marutnya pelaksanaan kinerja peradilan yang hampir merata terjadi di wilayah Indonesia.

Gayus berpendapat, kasus ini menjadi kehancuran penegakan hukum karena pengadilan merupakan benteng terakhir yamg paling menentukan terwujudnya keadilan di negara hukum‎.

“‎MA harus memilih lagi orang yang profesional, kredibel dan tegas. Sudah saatnya MA mencegah lebih jauh terjadinya penyimpangan di wilayah kerjanya,” tegas dia.

BACA: Resmi Tersangka, Kader Demokrat yang Terjaring OTT Ditahan KPK

Dia menegaskan Presiden wajib turun tangan, jika MA tidak mampu melakukan pembenahan dengan merombak pimpinan di semua jajaran pengadilan.

Sebab, apabila mafia peradilan tidak bisa dihentikan, bisa mengancam keselamatan negara‎.‎

“Presiden s‎ebagai kepala negara yang harus bertindak menyelamatkan peradilan,” tandasnya. (dna/JPG)‎

Respon Anda?

komentar