Pemkab Anambas Black List Satu Perusahaan

562
Pesona Indonesia
Proyek gudang logistik di Tanjung Momong, Tarempa. foto: syahid/batampos
Proyek gudang logistik di Tanjung Momong, Tarempa. foto: syahid/batampos

batampos.co.id – Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas memasukkan satu perusahaan dalam daftar hitam. Pasalnya perusahaan itu dianggap tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu sehingga harus diputus kontrak.

Perusahaan itu adalah PT Cipta Adhi Guna. Perusahaan yang tidak dapat menyelesaikan pembangunan gudang Logistik Daerah yang ada di Tanjung Momong Tarempa. Pembangunan gudang dengan nilai kontrak Rp 5,2 miliar itu baru diselesaikan sekitar 7 persen. Sementara itu uang perusahaan sudah mencairkan uang muka sebesar 20 persen dengan jaminan pelaksanaan dari bank dan dari asuransi.

“Kita sebagai PPTK sudah melakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kita memberikan rekom kepada Pengguna Anggaran (PA) atau kepala dinas dengan bukti yang ada, agar dilanjutkan ke inspektorat,” ungkapnya kepada wartawan Kamis (30/6) siang.

Kata Yonahes, Inspektorat juga sudah memberikan rekomendasi kepada kepala dinas agar perusahaan tersebut dimasukkan dalam daftar hitam. “Setelah dapat rekom dari Inspektorat, kepala dinas langsung keluarkan SK agar perusahaan tersebut dimasukkan dalam daftar hitam,” ungkapnya lagi.

Daftar hitam perusahaan tersebut mulai awal Juni tahun ini hingga dua tahun kedepan. Artinya Perusahaan tersebut tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama dua tahun di seluruh Indonesia.

“Kita sudah memberikan tembusan ini kebeberapa pihak yang berkaitan mulai dari LKPP, LPSE Provinsi, kepada bupati dan lain-lain,” jelasnya.

Diakuinya sebenarnya yang membuat perusahaan tersebut dimasukkan dalam daftar hitam yakni bukan hanya karena perusahaan itu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerjanya tapi perusahaan itu hingga kini juga belum dapat mengembalikan kelebihan uang muka. “Pencairan sudah 20 persen sementara itu pekerjaan baru sekita 7 persen, jadi sisanya harus dikembalikan ke daerah,” jelasnya.

Jika perusahaan sudah diblacklist ini sudah sangat tertutup ruang geraknya karena perusahaan itu dipastikan tidak akan mendapatkan tender lagi pada dua tahun terakhir ini. Jika saat ini perusahaan tersebut menang tender, maka harus diputus kontrak. “Kalau perusahaan itu sudah terlanjur menang tender di tempat lain, jika ketahuan maka kontraknya wajib diputus,” jelasnya.(sya/bpos)

Respon Anda?

komentar