Satgas 115, Satuan Tugas Pemberantas Illegal Fishing Siap Beraksi

698
Pesona Indonesia
Gubernur Kepri Nurdin Basirun berfoto usai menghadiri rakornas di Jakarta, Rabu (29/6). foto:humas pemprov
Gubernur Kepri Nurdin Basirun berfoto usai menghadiri rakornas di Jakarta, Rabu (29/6). foto:humas pemprov

batampos.co.id – Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun menegaskan bahwa para pelaku illegal fishing adalah para nelayan asing yang nekat. Oleh sebab itu Nurdin menyambut sangat baik adanya Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) atau Satgas 115 yang merupakan gabungan dari berbagai instansi Pemerintahan.

“Para pelaku Ilegal fishing itu kan nelayan yang nekat. Makanya bagus sekali dengan adanya Satgas 115 yang kerjanya memberantas mereka,” kata Gubernur selesai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan dan Pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulater (IUU) Fishing, Rabu (29/6/2016) di Istana Negara, Jakarta.

Adapun Rakornas ini merupakan forum pelaporan pelaksanaan tugas dan evaluasi dengan agenda mendengarkan arahan Presiden RI Joko Widodo, serta forum penyamaan persepsi dan penguatan koordinasi antar instansi yang menjadi unsur-unsur Satgas 115. Setelah pembukaan, agenda dilanjutkan dngan paparan dari para pembicara dan diskusi mengenai topik-topik terkait pencegahan dan pemberantasan IUU fishing.

Dengan pemberantasan IUU Fishing oleh Satgas 115, diharapkan oleh Nurdin akan berdampak semakin melimpahnya hasil tangkapan ikan oleh para nelayan lokal. Adapun langkah selanjutnya Pemerintah Daerah akan segera mengembangkan segala bentuk industri perikanan, seperti diantaranya pelabuhan perikanan terpadu hingga industri pengolahannya.

“Otomatis, setelah para pelaku illegal fishing ditangkap, nelayan kita akan lebih leluasa beraktifitas di laut. Tentunya hasil tangkapan mereka juga lebih banyak. Selanjutnya kita juga harus mempersiapkan industri perikanan di daerah,” kata Nurdin.

Tidak hanya disitu, Nurdin juga menambahkan, bahwa dukungan pemerintah dalam bentuk lain seperti membuat kebijakan denga memberi kemudahan-kemudahan periznan bagi nelayan lokal juga dinilai penting.

Selama ini, lanjut Nurdin, kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan izin hanya untuk kapal dengan kapasitas 30 GT kebawah, sedangkan untuk 30 GT keatas izinnya harus ke pusat. Sehingga dengan wilayah laut Indonesia yang luas ini dan dengan sitem ini, maka izin menjadi lambat karena Pemerintah Pusat tidak akan mampu memberikan pelayanan yang cepat. Ditambah lagi biaya mengurus izin ke pusat juga cenderung besar dan memberatkan nelayan.

“Kemudahan-kemudahan seperti itu yang kita perlukan. Apalagi, nelayan kan rata-rata masyarakat pesisir dan masih awam denga ketentuan-ketentuan yang berlaku,” jelas Nurdin.

Kedepannya, Nurdin juga berharap pemberantasan IUU fishing ini berjalan kontinyu dan konsekwen. Nurdin juga meminta pihak keamnan agar memberikan perlindungan keamanan bagi nelayan lokal dari illegal fishing yang dilakukan nelayan asing, guna menghindari terjadinya benturan fisik di lapangan.

“Sekali lagi saya katakan bahwa para pelaku illegal fishing itu nelayan yang nekat. Apalagi nelayan kita ini masih nelayan tradisional yang secara teknologi masih sangat sederhana. Dan terbatas jika dibanding para nelayan asing,” papar Nurdin lagi.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo dalam pidato sambutan Pembukaan Rakornas ini menegaskan agar masalah koordinasi dan komunikasi dilakukan secara baik. Presiden meminta agar pemberantasan IUU fishing yang terjadi di seluruh wilayah laut Indonesia berjalan baik dan terkoordinir dan tidak berhenti ditengah jalan.

Presiden juga menyebut semenjak dibentuk, Satgas 115 telah menenggelamkan sedikitnya 176 kapal nelayan asing pelaku illegal fishing. Ia meminta hal ini agar terus dilakukan. (bni/bpos)

Respon Anda?

komentar