Tiga Koruptor Alkes Bintan Divonis Pidana Penjara 5 Tahun dan 1,5 Tahun

1000
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id – Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) RSUD Provinsi Kepri di Tanjunguban, Bintan, divonis bervariasi dalam sidang oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang. Kamis (30/6).

Vonis pertama kali dibacakan majelis hakim yang di pimpin Elyta Ras Ginting, yang didampingi dua hakim anggota yakni Purwaningsih dan Jhoni Gultom terhadap Suhadi selaku Direktur Utama PT Mitra Bina Medika. Suhadi divonis hukuman penjara selama lima tahun denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan serta diwajibkan mengembalikan uang pengganti kerugian negara Rp 1,09 miliar yang dinikmatinya.

Sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga mantan Dirut RSUD Tanjung Uban, Arianto Purba dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Deni Refian masing-masing divonis satu tahun dan enam bulan penjara denda sebesar Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan, namun tanpa uang pengganti.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa Suhadi terbukti menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri sendiri hingga merugikan negara, sebagaimana dalam dakwaan primer melanggar pasal 2 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Terdakwa Suhadi diwajibkan mengembalikan kerugian negara sebagai uang pengganti Rp 231 juta. Jika tidak dikembalikan diganti dengan hukuman satu penjara,” ujar Elyta membacakan putusannya.

Sedangkan dua terdakwa lain, Arianto Sidasuha dan Deni Refian, kata Hakim, dinyatakan terbukti melakukan korupsi, dengan menyalahgunakan kewenangan dan sarana yang ada padanya untuk memperkaya orang lain, korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara sebagaimana dakwaan subsider melanggar pasal 3 UU Tipikor.

Putusan yang dijatuhkan terhadap Suhadi tersebut lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rebuli Sanjaya dan Dani Daulay yang menuntutnya empat tahun penjara. Sedangkan vonis untuk terdakwa Sidasuha Purba dan Deni Refiani setara dengan tuntutan JPU.

Atas putusan tersebut, kuasa hukum Suhadi, Agus Susanto, menyatakan pikir-pikir selama satu pekan ats putusan terhadap kliennya. Sedangkan untuk terdakwa Arianto Sidasuha Purba dan Deni Refiani yang didampingi oleh penasehat hukumnya Bastari Majid dan Handy Ivandro menyatakan menerima.

Sepeti diketahui, dugaan korupsi alkes RSUD Provinsi di Tanjunguban yang merugikan keuangan negara Rp 8 miliar pada tahun 2011 dan 2012 berhasil dikuak oleh jajaran Polres Bintan setelah sebelumnya sempat terbungkam selama empat tahun.

Dari pengakuan berbagai saksi dan barang bukti, para terdakwa yang telah divonis tersebut terbukti terlibat melakukan korupsi alkes dari hasil pengadaan barang diantaranya pembelian alat Polymerase Chain Reaction (PCR) yang berfungsi sebagai alat pendeteksi virus yang menelan APBD Kepri sebesar Rp 5 miliar pada tahun 2010 dan pengadaan alat Hemodialisa (Hd) yang berfungsi sebagai alat pencuci darah yang menelan APBD Kepri sebesar Rp 3 miliar pada tahun 2011.

Ternyata alat yang dihadirkan di RSUD Kepri di Tanjunguban melalui dana oleh APBD Pemprov Kepri ini tidak sesuai dengan data dilapangan baik merek alat maupun nominal harga sebenarnya. Sehingga terindikasi adanya kerugian negara yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab.(ias/bpos)

Respon Anda?

komentar