Kejaksaan Telisik Proyek SPAM Kundur Barat, Ternyata Kesalahan pada Pemkab Karimun

526
Pesona Indonesia
Kantor SPAM Kundur Barat yang ditumbuhi semak. foto:imam soekarno/batampos
Kantor SPAM Kundur Barat yang ditumbuhi semak. foto:imam soekarno/batampos

batampos.co.id – Diam-diam, cabang Kejaksaan Negeri Tanjungbatu telah melakukan penyidikan terhadap proyek Sistem Pengelolahan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Kundur Barat. Penyidikan dilakukan terkait belum berfungsinya proyek SPAM IKK yang menelan anggaran Rp 7 miliar melalui dana APBN 2014. Padahal proyek tersebut sudah selesai dikerjakan dua tahun yang lalu, sayangnya belum digunakan meskipun banyak warga yang kesulitan mendapatkan air bersih.

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Kundur, Filpan Fajar D. Laia, membenarkan terkait penyidikan yang dilakukan terhadap proyek SPAM IKK Kundur Barat. Kejaksaan bersama tim ahli telah melakukan penyidikan hasilnya, namun tidak ditemukan penyimpangan anggaran yang merugikan negara. Bahkan proyek tersebut dikerjakan sesuai dengan besarnya anggaran dengan bentuk fisik berupa pengerjaan kontruksi Rp 3,9 miliar, pembangunan jaringan distribusi utama (JDU) Rp 2,6 miliar, dan agatimalisasi IKK Kuba Rp1,8 miliar dengan kapasitas instalasi pengelolaan air (IPA) 101 per detik bak penampung 200 M kubik.

“Proyek tersebut tidak berfungsi karena kesalahan pemerintah Kabupaten Karimun yang sejak awal sudah komitmen akan membangun jaringan pipanisasi ke 800 unit rumah. Setelah proyek selesai dikerjakan, justru Pemda Karimun tidak segera membangun jaringan instalasi pipanisasi ke rumah warga dengan alasan defisit anggaran sehingga proyek SPAM tidak berfungsi sampai sekarang,” tegas Filpan, Jumat (1/7) kemarin.

Dikatakan karena tidak ditemukan perbuatan melawan hukum dan kerugian negara, selanjutnya kejaksaan mendesak kepada Pemerintah Karimun melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) segera membangun jaringan instalasi ke rumah warga sesuai komitmen awal.

“Hasil koordinasi yang kita lakukan dengan pihak Dinas PU, mereka siap membangun jaringan instalasi ke rumah paling lambat akhir tahun ini sudah dikerjakan. Jika tidak dilakukan pemerintah Karimun termasuk penelantaran aset negara dan dapat dimungkinkan merupakan tindakan pidana korupsi,” bebernya. (ims/bpos)

Respon Anda?

komentar