Bawaslu Mulai Susun Kerangka Anggaran Jelang Pilwako Tanjungpinang

1452
Pesona Indonesia
Kantor Bawaslu Kepri. foto:net
Kantor Bawaslu Kepri. foto:net

batampos.co.id – Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Riau sudah mulai bekerja menyusun kerangka anggaran. Kendati pelaksanaan Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Tanjungpinang masih dua tahun mendatang, Bawaslu merasa berkewajiban merampungkan kerangka usulan besaran anggaran sejak tahun ini. Pasalnya, prosesnya diyakini bakal melalui tahapan yang cukup panjang. Sehingga bila diakhir-akhirkan dikhawatirkan akan terjadi keterlambatan pencairan.

Komisioner Bawaslu Kepri, Indra menyatakan, tahapan yang saat ini sudah mulai dikerjakan itu sudah sesuai dengan estimasi waktu yang diperkirakan. “Karena pilwako dimulai 2018, maka tahapannya dimulai dipertengahan 2017. Sehingga anggaran yang digunakan adalah anggaran murni 2017. Dan proses perencanaan anggarannya harus sudah mulai diproses di 2016 ini,” katanya, kemarin.

Karena itu pula, sambung Indra, Bawaslu Kepri dan Panwaslu Tanjungpinang dalam waktu dekat ini bakal beraudisi dengan jajaran pemerintah daerah. Pada audiensi tersebut direncanakan pula akan diserahkan draf usulan anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Pilwako Tanjungpinang 2018.

Indra menjelaskan, draf anggaran yang kini tengah dikerjakan tersebut diausun mengikuti kebutuhan-kebutuhan anggaran Panwaslu Tanjungpinang. Dari proses jauh-jauh hari ini, Indra mengharapkan, proses pencairan anggaran yang sudah diteken wali kota tidak meleset, apalagi terlambat. Karena itu bisa mempengaruhi produktivitas kinerja jajaran pengawas pemilu.

“Sehingga proses penganggarannya dan NPHD juga berjalan lebih lancar,” ungkapnya.

Soal prakiraan besaran angka anggaran yang diajukan, Indra belum bisa memaparkannya. Karena, kata dia, ada regulasi-regulasi baru yang mesti ikut diperhatikan. “Seperti misalnya peraturan Menteri Keuangan terkait besaran honor. Baik itu honor untuk panwas atau pokja-nya. Sehingga kami jadikan itu sebagai sebuah rujukan selain rujukan Kemendagri-nya sendiri terhadap draf anggarannya,” jelas Indra.

Kalau merujuk aturan dari Kemendagri, sambung Indra, sepanjang tidak ada perubahan paling baru, selama itu pula aturan Kemendagri menjadi rujukan awal. Seperti kebutuhan kantor, operasional dan alokasi anggaran lain.

“Anggaran ini belum bisa kami prediksikan pasti karena juga bergantung pada banyaknya TPS, misalnya. TPS berapa, kali PTPS-nya berapa, kalikan honor. Setiap kota berbeda, sehingga memengaruhi postur anggarannya,” terangnya. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar