Realisasi Proyek Rendah, Rp 246 Triliun Dana Daerah Nganggur

572
Pesona Indonesia
ilustrasi dana pusat untuk daerah. Foto: istimewa
ilustrasi dana pusat untuk daerah. Foto: istimewa

batampos.co.id  – Peningkatan dana pemerintah pusat yang ditransfer ke daerah tidak diimbangi realisasi proyek. Akibatnya, dana menganggur di perbankan daerah terus meningkat.

Berdasar data Direktorat Jenderal (Ditjen) Perimbangan Kementerian Keuangan, dana yang mengendap di perbankan daerah mencapai Rp 246,2 triliun pada akhir Mei. Jumlah itu lebih tinggi Rp 7,4 triliun jika dibandingkan dengan akhir April yang mencapai Rp 238,8 triliun.

Dirjen Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengakui, dana yang mengendap di rekening pemerintah daerah memang sesuai dengan tren selama ini. Pada awal tahun, pemerintah daerah masih melakukan lelang kegiatan. Proyek pun berada dalam masa konstruksi. Jadi, belum banyak dana transfer pemerintah pusat yang terserap.

Menjelang akhir tahun, banyak proyek yang terlaksana. Karena itu, penyerapan dana di perbankan bersignifikan. Meski demikian, Boediarso menilai kondisi tahun ini lebih baik. Sebab, pada akhir Mei 2015 dana idle mencapai Rp 255,3 triliun.

’’Jadi, penyerapan hingga akhir Mei tahun ini Rp 9,1 triliun lebih banyak,” ungkapnya.

Dana menganggur yang mencapai Rp 166,2 triliun tersebut disimpan di layanan giro. Hanya sekitar Rp 3,6 triliun yang disimpan di tabungan. Sisanya disimpan di deposito.

Berdasar kategori daerah, pemerintah provinsi masih menjadi pemilik dana menganggur terbanyak, yaitu Rp 56,9 triliun. Lebih dari separo atau sekitar Rp 29,2 triliun tersimpan di deposito. Sementara itu, untuk level kabupaten/kota, total simpanan mencapai Rp 189,3 triliun. Lebih dari 73 persen tersimpan di rekening giro.

Provinsi DKI Jakarta menjadi pemilik dana menganggur terbesar, yaitu Rp 12,5 triliun. Medan pun menjadi kota dengan dana menganggur terbesar, dengan simpanan Rp 2,6 triliun.

’’Kabupaten dengan dana menganggur terbesar adalah Bogor, yaitu Rp 2,1 triliun,” ucap Boediarso.

Pemerintah pusat telah memperingatkan pemerintah daerah yang dinilai terlambat menyerap anggaran. Dana dengan jumlah yang tak wajar di rekening kas umum daerah akan dikonversi menjadi surat berharga negara. Baik surat perbendaharaan negara (SPN) maupun surat perbendaharaan syariah (SPS).

Sanksi diberikan pada daerah yang memiliki simpanan kebutuhan belanja operasi dan belanja modal lebih dari tiga bulan. Pengubahan uang tunai menjadi surat berharga negara bertujuan mencegah moral hazard oknum penyelenggara pemerintahan daerah.

Selama ini, oknum penyelenggara pemerintah di daerah mendapatkan persentase bunga atas penempatan dana pihak ketiga dari bank. Bila dana menganggur dikonversi menjadi surat utang, bank tidak mendapatkan tambahan dana dari pihak ketiga.

Jadi, oknum penyelenggara pemerintah daerah tidak mendapatkan keuntungan dari dana idle. Apabila itu terjadi, penyerapan anggaran dana transfer daerah dapat dipercepat. (ken/c5/noe/jpgrup)

Respon Anda?

komentar