Terjadi Pembiaran Tambang Pasir di Daerah Aliran Sungai Daik

917
Pesona Indonesia
Batu dan pasir hasil tambang warga yang ditumpuk di pinggir jalan. foto:hasbi/batampos
Batu dan pasir hasil tambang warga yang ditumpuk di pinggir jalan. foto:hasbi/batampos

batampos.co.id – Pembiaran aktivifitas tambang batu dan pasir oleh pemerintah di kawasan perkantoran Pemkab Lingga yang merupakan daerah aliran sungai (DAS) Daik maupun Tanda Hulu membuat kerusakan lingkungan semakin parah. Hal ini jelas telah melanggar Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH).

Namun begitu, pemerintah sebagai pengambil kebijakan di Lingga masih separuh hati. Jelas terlihat, tidak adanya sikap pemerintah baik penertiban, upaya pelestarian, pengelolaan dan pemanfaatan. Sementara aktivitas yang terjadi mengancam datangnya banjir, sedimentasi dan kekeringan hingga kerusakan hutan flora dan fauna di sekitar DAS.

Salah seorang tokoh masyarakat Lingga Ir M Ishak mengatakan, aktivitas tambang batu dan pasir yang terjadi jelas karena pembiaran. Sebagai warga Daik, ia sangat menyayangkan tidak adanya peran SKPD terkait mengantisipasi hal ini. Aktivitas yang terus terjadi, bahkan di komplek perkantoran Pemkab Lingga sendiri, terang Ishak belum mendapat respon positif.

“Sayang, kondisi sungai hari ini tidak ada yang peduli dan terkesan mengabaikan,” papar Ishak, pekan lalu

Ishak yang juga menjabat sebagai kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lingga tersebut, bahkan mengaku kecewa dengan SKPD terkait. Meski bukan tugas fungsi Bappeda dalam hal ini, jauh hari dikatakan Ishak pihaknya telah pernah membantu menfasilitasi rapat baik SKPD, Camat, Lurah, Satpol PP serta warga untuk melakukan rapat pengendalian dan meremajakan kembali sungai dari aktifitas tambang batu dan pasir yang merusak tersebut. Ishak khawatir, jika terus dibiarkan, selain kerusakan lingkungan dan sungai hal ini juga akan mengencam persediaan air bersih masyarakat saat musim kemarau. Seperti kondisi Lubuk Pelawan yang rusak parah saat ini.

“Pada pertemuan tersebut, semua sudah dibagikan tugasnya masing-masing. Tapi sampai saat ini, nampaknya tidak ada juga yang berjalan. Masih setengah hati,” kata Ishak.

Ishak mengatakan, saat dirinya masih bertugas di Disbudpar Lingga, pengendalian terhadap penambang batu dan pasir tidak terlalu sulit. Saat itu, banyak warga yang beroperasi di Lubuk Pelawan yang juga menjadi salah satu situs dan kini terdaftar sebagai Benda Cagar Budaya (BCB) Lingga. Memang diakui pekerjaan saat itu sulit di dapat. Namun untuk kepentingan bersama yang lebih jauh, pengrusakan lingkungan bukanlah cara terbaik mengais rezeki.

“Waktu itu belum melibatkan SKPD manapun. Ternyata bisa dengan cara memanggil para pengangkut pasir dan batu. Kemudian kami berikan penjelasan, baik soal kerusakan yang terjadi maupun sanksi yang akan dikenakan jika merusak lingkungan. Alhamdulillah aktifitas itu stop. Tapi setelah saya pindah dari Disbudpar, aktivitas tambang batu dan pasir muncul lagi sampai sekarang,” tambahnya.

Bahkan kata Ishak, tidak hanya di Lubuk Pelawan yang dulu begitu terkenal sebagai tempat pemadian Engku Ampuan Zahara, tepat satu kilometer di atasnya terdapat Lubuk Muncung, yang menjadi sumber air warga Daik juga telah dilakukan pengerukan batu dan pasir.

“Akibatnya, tahun lalu sudah kita rasakan bersama-sama. Saat kemarau, sumber tersebut sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi,” timpal Ishak lagi.

Lebih jauh, aktifitas yang lepas dari kendali dan pemantauan pemerintah tersebut, kini beroprasi tepat di komplek perkantoran Pemkab Lingga. Sedang saat musim kemarau, lokasi tersebutlah yang digunakan oleh PDAM mengambil air bersih untuk disalurkan kepada masyarakat. Saat hari libur kerja kantor mapun jam pulang, barulah aktivitas trusk dan pick up masuk ke komplek perkantoran yang dijaga Satpol PP selama 24 jam mengangkut batu dan pasir.

“Saya sangat berkeyakinan, masalah ini bisa diatasi kalau semua steakholder memahami tugas fungsinya masing-masing. Sungai anugrah tuhan untuk kehidupan, menjadi sumber air bersama-sama. Sayang sekali potensi ini dirusak untuk memenuhi kepentingan segelintir orang saja. Atau kita menunggu sungai rusak dulu, kemarau baru berbuat?,” tutup Ishak. (mhb/bpos)

Respon Anda?

komentar