Bolos Sehari, Gaji PNS Bakal Dipotong Rp 500 Ribu

459
Pesona Indonesia
Ilustrasi dokumen jpnn
Ilustrasi dokumen jpnn

batampos.co.id – Ancaman berupa sanksi terhadap PNS yang malas rupanya masih belum mempan. Meski sembilan hari libur sudah diberikan, ternyata masih banyak PNS yang belum masuk kantor pada hari Senin (11/7).

Di lingkup Pemprov Sultra saja, ada sekitar seribuan PNS yang mangkir pada hari pertama. Sebanyak 15 persen dari 7 ribuan PNS yang teridentifikasi tidak masuk kerja.

Belum lagi pada kabupaten/kota yang angka PNS absen pada hari pertama kerja mencapai rata-rata 10 persen.

Bahkan di Kabupaten Konawe, hanya 80 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinyatakan masuk kantor pada hari pertama.

Gubernur Sultra, H Nur Alam pun mengaku kecewa. Pasalnya, peringatan untuk masuk kerja tepat waktu setiap saat disampaikan. Untuk memastikan pegawai yang tidak hadir, mantan Ketua DPW PAN Sultra ini meminta tim penegak disiplin PNS meningkatkan pengawasan.

Bukan hanya melalui pengecekan daftar hadir, namun juga inspeksi mendadak (sidak). Guna memaksimalkan upaya tersebut, ia menginstruksikan para pimpinan SKPD memberikan dukungan. Pada tim penegak disiplin ia berpesan, agar tidak ragu-ragu memberikan sanksi tegas.

“Cukup disayangkan, masih ada pegawai yang ingin liburan. Kami sudah mewanti-wanti pegawai untuk masuk tepat waktu. Ironisnya, peringatan ini tidak diindahkan. Sebagai konsekuensinya, sudah sepantasnya mereka dijatuhi sanksi,” ungkap Nur Alam saat memimpin apel gabungan PNS lingkup Pemprov Sultra, Senin (11/7).

Sesuai aturan, pegawai yang tidak berkantor secara otomatis akan diberikan sanksi disiplin dan pemotongan Tunjangan Penambah Penghasilan (TPP). Untuk pemberian sanksi disiplin akan ditangani langsung Tim Penegak Disiplin.

Namun khusus TPP, ia akan menggunakan kewenangannya. Mekanisme perhitungan pemotongan TPP akan dikalikan 5 hari. Satu hari tidak berkantor, dihitung menjadi 5 hari absen.

Perhitungan TPP ini akan berlangsung sampai 3 hari pertama. Bila selama 3 hari terlambat masuk kantor, maka akan terhitung 15 hari. Upaya ini dilakukan untuk memberikan efek jera.

“TPP merupakan bentuk reward pemerintah bagi PNS yang berkinerja baik. Tapi bagi yang suka membolos dan lalai menjalankan tugasnya, pemberian TPP-nya bisa dievaluasi. Makanya, pada 3 hari pertama berkantor, perhitungannya dikali 5 hari. Jika satu hari saja tak berkantor, TPP yang akan dipotong sekitar Rp 500 ribu. Bagaimana bila 2 atau 3 hari?,” kata mantan Wakil Ketua DPRD Sultra tersebut.
(def/ely/mal/b/sam/jpnn)

Respon Anda?

komentar