Investasi Rp 500 Miliar Dapat Diskon Pajak 50 Persen

576
Pesona Indonesia
Menteri Keuangan RI, Bambang Brodjonegoro. Foto: jpnn
Menteri Keuangan RI, Bambang Brodjonegoro. Foto: jpnn

batampos.co.id – Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk mengundang investor asing berinvestasi di Indonesia.

Selain kemudahan perizinan, pemerintah juga memberikan insentif kepada para investor yang ingin menanamkan modalnya di dalam negeri. Salah satunya dengan memberikan potongan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga 50 persen.

Insentif pajak ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 103/PMK.010/2016 yang merupakan perubahan dari PMK Nomor: 159/PMK.010/2015. Dalam PMK Nomor: 103/PMK.010/2016 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro pada 27 Juni 2016 itu disebutkan, Wajib Pajak yang dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan adalah yang memenuhi beberapa kriteria.

Pertama, merupakan wajib pajak baru, merupakan industri pionir, dan mempunyai rencana penanaman modal baru yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang paling sedikit sebesar Rp 1 triliun.

Kemudian, menyampaikan surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10 persen dari total rencana penanaman modal dan terakhir harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah tanggal 15 Agustus 2011.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak berlaku dalam hal wajib pajak badan: a. Dimiliki langsung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah; b. Kepemilikannya terdiri atas saham-saham yang terdaftar pada bursa efek Indonesia,” bunyi Pasal 4 ayat (3) PMK tersebut.

Mengenai industri pionir yang dimaksud dalam PMK tersebut meliputi industri logam hulu, industri pengilangan minyak bumi atau industri dan infrastruktur pengilangan minyak bumi, industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam, industri permesinan yang menghasilkan mesin industri, industri pengolahan berbasis pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri telekomunikasi, informasi, dan komunikasi, dan industri tranportasi kelautan.

“Menurut PMK ini, batasan nilai rencana penanaman modal baru dapat diturunkan menjadi Rp 500 juta untuk industri pionir telekomunikasi, informasi, dan komunikasi,” kata Menkeu, Bambang Brodjonegoro.

Menteri mejelaskan, fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dapat dimanfaatkan wajib pajak sepanjang memenuhi persyaratan. Antara lain telah berproduksi secara komersial, pada saat mulai berproduksi secara komersial, wajib pajak telah merealisasikan nilai penanaman modal paling sedikit sebesar rencana penanaman modalnya, dan bidang usaha penanaman modal sesuai dengan rencana bidang usaha penanaman modal dan termasuk dalam cakupan industri pionir.

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” kata Bambang. (jpgrup)

Respon Anda?

komentar