KBS Tak Diberlakukan Lagi, 8.800 Anak Miskin di Bintan Terancam Tak Sekolah

672
Pesona Indonesia
Dua anak yang menginjak usia tujuh tahun ini sedang asik bermain di Perairan Kelurahan Kawal, Senin (11/7). Anak-anak kurang mampu tersebut terancam tak bisa merasakan bangku pendidikan karena KBS yang merupakan kartu sakti untuk memperoleh pendidikan gratis tak diberlakukan lagi oleh Pemkab Bintan 2016 ini. foto:harry/batampos
Dua anak yang menginjak usia tujuh tahun ini sedang asik bermain di Perairan Kelurahan Kawal, Senin (11/7). Anak-anak kurang mampu tersebut terancam tak bisa merasakan bangku pendidikan karena KBS yang merupakan kartu sakti untuk memperoleh pendidikan gratis tak diberlakukan lagi oleh Pemkab Bintan 2016 ini. foto:harry/batampos

batampos.co.id – Sebanyak 8.800 anak miskin yang terdata di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Bintan sebagai pemegang Kartu Bintan Sejahtera (KBS) Pendidikan terancam tidak bisa bersekolah. Pasalnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan telah menghapuskan fungsi dan kegunaan KBS yang selama ini membantu anak miskin mendapatkan pendidikan secara gratis.

“Kami ni orang tak mampu. Selama ini kami dapatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan gratis melalui KBS. Tapi nyatanya sekarang KBS tak diberlakukan lagi, sehingga anak saya tak bisa bersekolah,” ujar ibu tiga anak asal Kelurahan Kawal, Yuni saat dikonfirmasi, Senin (11/7).

Ibu Rumah Tangga (IRT) kelahiran Nusa Tenggara Barat (NTB) ini sudah berdomisili di Kelurahan Kawal semenjak 2010 lalu. Selama menjalani kehidupan di Kabupaten Bintan ia selalu mendapatkan bantuan dari pemerinatah, khususnya fasilitas kesehatan dan pendidikan melalui KBS. Namun 2016 ini KBS tidak diberlakukan lagi oleh pemerintah dengan alasan telah hadir BPJS yang diberlakukan secara nasional. Sehingga masyarakat yang telah mendapatkan KBS beralih menggunakan BPJS.

Tetapi kenyataannya hingga sampai saat ini ia tak kunjung mendapatkan BPJS dari pemerintah. Akibatnya, anak keduanya terancam tidak bisa merasakan bangku pendidikan. Sebab keuangan rumah tangganya hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membiayai anak pertamanya yang sedang mengenyam pendidikan di kelas tiga SD.

“Suami saya hanya seorang nelayan jadi penghasilan kami tak menentu. Kami hanya mampu membiayai anak pertama untuk menyelesaikan sekolahnya. Sekarang dia meninjak kelas tiga SD sedangkan anak keduanya terpaksa tak disekolahkan karena tak ada biaya,” akunya.

Kepala BP2KB Bintan, Kartini membenarkan jika KBS tak berlaku lagi di Kabupaten Bintan karena sudah dialihkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Namun BPJS ini hanya bisa digunakan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan gratis saja bukan untuk pendidikan gratis. “Sudah ada BPJS jadi KBS tak berlaku lagi,” ujarnya.

Pengalihan dari KBS ke BPJS itupun, sambungnya, tidak dilakukan secara menyeluruh sesuai data yang ada. Dari 8.800 pemegang KBS hanya setengahnya saja yang mendapatkan BPJS Kesehatan atau sebanyak 4.000an orang. Sedangkan selebihnya masih dalam tahap pengajuan ke Pemkab Bintan. Pasalnya alokasi dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bintan 2016 untuk menjamin kesehatan masyarakat Bintan ini terbatas. Sehingga prngalihannya akan dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan dana.

“Kalau untuk pendidikan gratis Pemkab Bintan tidak menjamin lagi. Karena ada Kartu Indonesia Pintar (KIP). Walaupun tak banyak yang dapatkan KIP ini, tapi masyarakat bisa terbantulah,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bintan, Makhfur Zurahman mengakui jika tahun ini Pemkab Bintan tidak mengalokasikan dana melalui APBD untuk pembiayaan pendidikan gratis bagi masyarakat Bintan. Hal ini terpaksa dilakukan karena Pemkab Bintan mengalami defisit anggaran, sehingga masyarakat diminta untuk melakukan pembayaran sendiri jika anaknya ingin mengenyam bangku pendidikan.

“KBS Pendidikan tidak diberlakukan lagi di tahun ini. Jadi untuk anak Bintan yang mau bersekolah bisa mendaftarkan diri dan membayarnya sendiri,” katanya.

Sementara Bupati Bintan, Apri Sujadi mengatakan KBS tidak bisa diberlakukan lagi oleh masyarakat Bintan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan maupun pendidikan di 2016 ini. Masalahnya, 2015 lalu Pemkab Bintan tak sempat melakukan pembahasan untuk penganggaran pembiayaannya sebab dianggapnya sudah ada BPJS yang bersifat nasional. Ternyata anggapan tersebut salah bahkan menuai banyak keluahan masyarakat.

“Kita akan efektifkan lagi KBS 2017 mendatang. Karena layanan kesehatan dan pendidikan yang telah disubsidi pemerintah sebelumnya dirasakan lebih efektif manfaatnya dibandingkan BPJS,” katanya.

Apri berjanji KBS akan kembali diberlakukan selambat-lambatnya awal tahun depan. Namun ia akan berusaha keras untuk mengajukan alokasi dana KBS tersebut pada APBD Perubahan (APBDP) 2016 ini sebesar Rp 5 Miliar.

“Kita berharap DPRD Bintan menyetujui pengajuan alokasi dana KBS di APBDP tahun ini,” ungkapnya. (ary/bpos)

Respon Anda?

komentar