KPK Tetapkan Mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Tersangka Pencucian Uang

457
Pesona Indonesia
M. Sanusi, Ketua Komisi D DPRD DKI saat digiring ke mobil tahanan KPK, Sabtu (2/4/2016) dinihari. Foto: jpnn
M. Sanusi, Ketua Komisi D DPRD DKI saat digiring ke mobil tahanan KPK, Sabtu (2/4/2016) dinihari. Foto: jpnn

batampos.co.id – Komisi Pemberatansan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang.

Namun Sanusi mengaku bingung atas penetapan dirinya sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang itu. Pasalnya, harta yang ia miliki selama ini tidak ada yang bersinggungan dengan raperda reklamasi Teluk Jakarta.

Mantan politikus Gerindra yang karib disapa Bang Uci itu mempertanyakan apa dasar dari Agus Rahardjo Cs menjadikan dirinya tersangka pencucian uang.

“Bang Uci sendiri bingung, apa sih dasar KPK untuk menentukan ini?” kata Krisna Murti, pengacara Sanusi di kantor KPK, Selasa (12/7/2016).

Krisna mengaku bersama Uci sudah melakukan pendataan harta yang dimiliki. Dari pendataan tersebut, kata Krisna, pihaknya meyakini tidak ada harta yang bersinggungan dengan suap raperda reklamasi Teluk Jakarta.

Baca Juga: Politisi Gerindra Sanusi Resmi Tersangka dan Langsung Ditahan KPK

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang, Sanusi terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait izin reklamasi di pantai utara Jakarta. Sanusi tak sendiri, ada nama Ariesman, dan Trinanda.

Penetapan tersangka itu menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Kamis (31/3/2016) silam. Ariesman diduga menyuap Sanusi dengan uang Rp 2,140 miliar. Suap itu diberikan melalui Trinanda.

Suap itu diduga berkaitan dengan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang ‚Äérencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan tata ruang kawasan strategis pantai Jakarta Utara.

Ariesman dan Trinanda sebagai tersangka penyuap dijerat pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Sedangkan Sanusi sebagai tersangka penerima suap dijerat dengan pasal 12 huruf a atau 12 huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Namun pemeriksaan selanjutnya, KPK menambah pasal untuk Sanusi. Sanusi juga dikenakan pasal pencucian uang. (boy/jpnn)

Respon Anda?

komentar