Ombudsman Nilai Ada yang Tak Beres Dalam Strategi Pembebasan Sandera

618
Pesona Indonesia
Para WNI yang sempat disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina saat tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Minggu (1/5) malam.  Foto: dokumen Jawa Pos
Para WNI yang sempat disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina saat tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Minggu (1/5/2016) malam.
Foto: dokumen Jawa Pos

batampos.co.id – Ombudsman RI (ORI) mempertanyakan strategi pembebasan sandera yang dilakukan pemerintah selama ini.

Baca Juga: Lagi, Tiga WNI Diculik di Malaysia

Komisioner ORI Alvin Lie mengungkapkan, strategi pembebasan yang dilakukan pemerintah sebelumnya bisa jadi menjadi penyebab berulangnya penyanderaan WNI.

“Mungkin ini ada yang tidak beres dengan cara pembebasan WNI selama ini,” ujar Alvin.

Menurut dia, pemerintah tidak bisa menganggap biasa persoalan ini. Sebab keamanan serta keselamatan WNI di dalam negeri dan luar negeri menjadi tanggung jawab pemerintah.

“Sekarang ini WNI kita jadi langganan diculik,” ujar mantan anggota DPR RI itu.

Para penculik yang makin berani menurut Alvin telah menginjak martabat negara. Dia mempertanyakan peran Badan Intelejen Negara (BIN), Densus 88, dan pasukan khusus TNI lainnya dalam menyikapi hal ini.

Sayang, hal ini menurut Alvin di luar jangkauan ORI. “Kami ingin bisa menindaklanjuti tapi belum ketemu benang merahnya,” ujarnya.

Sementara itu, Hikmahanto Juwana, guru besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, menentang keras rencana pemerintah untuk terlibat dalam upaya pembebasan. Hal tersebut karena Abu Sayyaf merupakan gerakan separatis yang tersebar di wilayah Filipina Selatan.

’’Saya sangat tidak rekomendasikan pakai kekuatan militer Indonesia untuk bebaskan sandera. Bisa-bisa Indonesia dianggap musuh yang harus diperangi oleh para penyandera. Kalau sudah dianggap begitu, sandera WNI tak lagi jadi umpan uang tapi langsung dibunuh,’’ ungkapnya.

Dia tak menampik, penyanderaan ABK oleh Abu Sayyaf memang jalur neraka. Selain motif Abu Sayyaf yang berbau ekonomi dan politik, operator kapal masih saja bandel berlayar di daerah rawan.

’’Apalagi pejabat presiden dan menteri turun tangan. Hal ini justru membuat Kelompok Abu Sayyaf makin aktif karena mendapatkan perhatian secara besar-besaran,’’ ungkapnya. (far/bil/gun/owi/jpgrup)

Respon Anda?

komentar