Komisi I Segera Konsultasi ke Mendagri, Pertanyakan Perda yang Dihapus

1095
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Komisi I DPRD Karimun segera mendatangi Kemendagri untuk mempertanyakan kejelasan terkait enam peraturan daerah (perda) yang dihapus. Meski belum ada kepastian penghapusan, namun komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan ini menganggap perlu melakukan konsultasi secepatnya.

“Kita perlu secepatnya menyikapi dengan berkonsultasi ke Kemendagri mengenai peraturan daerah yang dibatalkan. Sehingga kita mendapat kepastian yang jelas, apakah memang perdanya dihapus atau perlu direvisi ulang. Karena sampai saat ini, secara resmi pencabutan perda tadi belum kita terima,” ungkap Anwar Abubakar, anggota Komisi I DPRD Karimun, Selasa (12/7) kemarin.

Lebih tegasnya, lanjut kader Partai Amanat Nasional ini, konsultasi dengan pendekatan ke Kemendagri yang dilakukan sangat penting. Karena perda yang masuk dalam daftar penghapusan tadi, sangat erat hubungannya dengan kebijakan daerah.

“Perda-perda yang telah kita sahkan, tentunya tidak terlepas dari semangat otonomi daerah. Di mana, implementasi dari perda yang disahkan tentunya untuk menunjang pembangunan daerah. Makanya, kita perlu konsultasi dulu sebelum mengambil sikap atau reaksi terkait perda yang dihapus oleh Kemendagri,” paparnya.

Sebagaimana yang telah dirilis sebelumnya, ada enam Perda Kabupaten Karimun yang dihapus oleh Kemendagri. Masing-masing, Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan, Perda Nomor 11 Tahun 2007 tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Pemkab Karimun, Perda Nomor 14 Tahun 2007 tentang pengelolaan barang milik daerah.

Kemudian, Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang urusan pemerintah daerah Kabupaten Karimun, dan Perda Nomor 10 Tahun 2009 tentang usaha perikanan, serta Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang pertambangan daerah. (enl/bpos)

Respon Anda?

komentar