Pansus Pemilihan Cawagubsu, DPRD Kunker ke KPU dan Mendagri

357
Pesona Indonesia
Ikrimah Hamidy. Foto: ist
Ikrimah Hamidy. Foto: ist

batampos.co.id – Panitia khusus (Pansus) pemilihan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) sisa priode 2013-2018 menggelar rapat perdana, Selasa (12/7) sore. Dari rapat tersebut diputuskan program kerja pansus kedepan.

Anggota Pansus, Ikrimah Hamidy menyebutkan point pertama yang disepakati ialah agenda diskusi dengan pakar tata negara. Dia menilai diskusi tersebut penting apalagi setelah adanya revisi UU Pilkada.

Secara rinci dia tidak mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara UU No 8/2015 tentang penetapan kepala daerah dengan UU Pilkada yang baru.

“Makanya perlu didiskusikan dengan para pakar yang ahli dibidangnya, nanti akan kita undang untuk memberikan pandangan,” ujar Ikrimah Hamidy kepada Sumut Pos (Jawa Pos Group), Rabu (13/7).

Hasil diskusi tersebut, lanjut dia, akan dibawa sebagai bahan atau materi untuk berkonsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) serta KPU RI. Ada beberapa perbedaan pandangan sejumlah anggota dewan mengenai partai politik yang berhak mengusulkan nama calon wakil gubernur.

“Ada yang bilang bahwa partai yang tidak punya kursi tidak punya hak, ada juga yang berpendapat sebaliknya,” ucapnya.

Dijelaskannya sesuai UU No 8/2015 yang berhak mengajukan usulan wakil gubernur itu partai politik atau gabungan partai politik pengusung. “Memang tidak ada pasal yang mengatur tentang siapa yang berhak,” sebutnya.

Politisi PKS itu menambahkan pada saat Pilgubsu 2013 lalu, Partai Hanura dan PKS tidak bisa mengajukan atau mendaftarkan pasangan Gatot-Tengky Erry (Ganteng) kepada KPU Sumut.

“Partai PKNU, Patriot dan PPN walaupun tidak punya kursi tapi ikut terdaftar menjadi peserta Pemilu 2009 dan memiliki suara. PKS dan Hanura pada saat itu tidak bisa berjalan tanpa dukungan partai minoritas,” tambah pria yang juga Ketua Tim Pemenangan Pasangan Ganteng pada Pilgubsu 2013 lalu.

“Kalau seperti itu ceritanya, berarti seluruh partai berhak mengajukan nama secara bersama-sama. Atau dengan kata lain, dua nama yang diusulkan Gubernur ke DPRD harus mendapat restu dari seluruh partai pengusung,”paparnya.

Lebih jauh dia menyebutkan bahwa dari hasil penjaringan internal PKS muncul nama Dirut PT Perkebunan Sumut, Darwin Nasution. “Tapi saya tidak bisa sebutkan mengapa keputusannya seperti itu, karena saya tidak ikut terlibat didalam penjaringan,” cetusnya.

Secara pribadi, Ikrimah menginginkan agar Hasban Ritonga fokus dalam menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprovsu. Selama menjadi Sekda, Ikrimah menyebut sudah banyak perbaikan sistem administrasi.

“Pak Hasban lebih baik fokus kepada tugasnya, lagi pula dari partai mana beliau ingin maju. Apalagi, PKS dan Hanura sudah memutuskan siapa yang akan diusung,”tukasnya.

Wakil Ketua Pansus Wagubsu, Indra Alamsyah mengatakan pihaknya sudah menjadwalkan agenda kunjungan kerja (Kunker) ke KPU RI dan Mendagri.

“Rencana konsultasinya tanggal 25-28 Juli, nanti akan kita pertanyakan tentang mekanisme pengusulan wagubsu, apakah partai pengusung yang tidak punya kursi juga berhak mengusulkan nama calon,”ujar Indra secara terpisah. (jpg)

Respon Anda?

komentar