Pemprov Kepri Putus Bantuan Untuk UMRAH

1209
Pesona Indonesia
Universitas Maritim Raja Ali (UMRAH) Tanjungpinang. foto:dok
Universitas Maritim Raja Ali (UMRAH) Tanjungpinang. foto:dok

batampos.co.id – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri, Yatim Mustafa mengatakan pihaknya meminta pendapat Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri. Yakni terkait dana hibah kesejahteraan pegawai yang diminta Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang sebesar Rp 15 miliar tahun 2016. Kemudian tahun depan, Disdik berencana akan memutus bantuan tersebut.

“Terkait persoalan ini, kami akan minta pendapat Legal Opinion (LO) TP4D Kejati. Karena kami tidak ingin ada persoalan apabila dicairkan nanti,” ujar Yatim menjawab pertanyaan wartawan di Kantor DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, kemarin.

Menurut Yatim, rekomendasi dari TP4D Kejati Kepri masih belum selesai. Diungkapkannya, waktu pertemuan itu, pihaknya diminta mempresentasikannya termasuk pihak UMRAH dan penerima dana hibah lain yang jumlahnya besar. Masih kata Yatim,
ada beberapa pertimbangan, sehingga mereka harus minta pendapat LO dari TP4D Kejati Kepri.

“Karena menyangkut aturan pencairan dana hibah, peruntukan dana hibah untuk kesejahteraan dosen PNS dan juga melihat kondisi APBD Pemprov Kepri yang sedang defisit saat ini,” jelasnya.

Ditegaskannya, saat ini dirinya bukan ingin melawan perintah Gubernur. Akan tetapi dirinya tidak ingin hal itu jadi masalah di kemudian hari. Apalagi, dirinya akan pensiun Desember 2018 nanti. Dosen PNS UMRAH, kata Yatim, sudah dapat gaji dan tunjangan dari pusat. Bukan lagi tanggung jawab Disdik Pemprov Kepri sejak UMRAH jadi perguruan tinggi negeri.

Sementara itu, terkait pemberian hibah untuk intansi vertikal dari Pemda, harus ada pemberitahuan ke Mendagri dan juga Menteri Keuangan. Sehingga dimasukkan dalam DIPA UMRAH. Dalam kondisinya, jika pencairan dilakukan, maka tidak sesuai dengan aturan pencairan dana hibah. Ini dikhawatirkan Yatim menjadi temuan di kemudian hari.

“Makanya saya tidak akan mengeluarkan rekomendasi itu. Lebih baik saya mengundurkan diri kalau itu harus dipaksakan,” tegasnya.

Dipaparkanyam dana hibah ini saat diusulkan sifatnya masih gelondongan. Karena menyangkut pendidikan, akhirnya diarahkan ke Disdik untuk mengurusnya. Akan tetapi, melihat pencairan itu bisa jadi temuan ke depan. Atas dasar itu, pihaknya tak mau mencairkannya.

“Tahun 2016 ini merupakan terakhir kalinya Pemprov membantu UMRAH. Tahun depan tidak ada lagi bantuan untuk mereka. Soal apakah dana hibah tahun ini bisa ditiadakan karena defisit di APBD Perubahan,” tutupnya.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar