Kepri Sasar Potensi Besar Labuh Jangkar, Estimasi Mampu Raup Rp 756 Miliar

880
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Ada potensi besar sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa dioptimalkan untuk mengakali kemungkinan defisit anggaran daerah yang berkepanjangan. Satu di antaranya yang bisa disasar adalah sektor labuh jangkar atau retribusi atas setiap kapal yang parkir di perairan Kepri.

Saat ini, setidaknya ada 18 lokasi labuh jangkar yang tersebar di seluruh perairan Kepri. Namun sayangnya, penerimaan dari labuh jangkar ini malah ditarik ke pusat. “Bayangkan saja, untuk satu titik potensi penerimaannya bisa mencapai Rp 42 miliar, kalau dikalikan bisa tembus Rp 756 miliar,” kata Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Saproni, kemarin.

Untuk diketahui, setiap tahunnya, laut Kepri dilabuhi sekitar 292 ribu kapal berbadan besar. Jika dihitung perhari, rata-rata kapal yang melewati selat di Perairan Kepri sebanyak 800 kapal dengan pertumbuhan sekitar 7,8 persen pertahunnya.

Jika seluruh lokasi digarap oleh Pemprov Kepri, Saproni optimis defisit anggaran bisa diatasi sedikit demi sedikit. “Ini bisa jadi opsi paling menarik, penerimaan daerah kedepan. Jadi kita tidak hanya terpaku pada pajak kendaraan bermotor dan dana bagi hasil,” urai politisi dapil Batam ini.

Sebagai bentuk keseriusannya, Komisi III telah melobi DPR RI dan DPD RI agar dapat menarik sektor ini. Tak hanya DPR, Komisi III juga telah mengunjungi Kementerian Perhubungan dan kedepan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mendukung penuh usaha Komisi III melobi pemerintah pusat. Menurutnya, dengan kondisi defisit ini, ia mendorong komisi-komisi dibawahnya untuk lebih kreatif lagi mencari pemasukan lainnya. “Produk yang kita hasilkan harus dikonsultasikan juga dengan Kemenkeu,” jelasnya.

Sebelumnya, anggota Komite IV DPD RI, Haripinto Tanuwidjaya mengatakan bahwa Kepri pernah membuat Perda tapi dianggap bertentangan dengan kewenangannya.

Namun, berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sektor kelautan antara 0-12 mil laut dan juga diatur dalam Perda 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Hal ini telah disampaikan kepada Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba yang merupakan mitra kerja dari Kemenhub. Rencananya, Komite II akan mengundang secara khusus Menteri Perhubungan Ignatius Jonan untuk menyelesaikan masalah parkir kapal atau labuh jangkar di Kepri ke DPD RI. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar