Tolak Putusan Arbitrase, Cina Terbitkan Buku Putih Tentang Laut Cina Selatan

794
Pesona Indonesia
Presiden Cina Xi Jinping. Foto: reuters
Presiden Cina Xi Jinping. Foto: reuters

batampos.co.id – Keputusan Pengadilan Tetap Arbitrase Internasional (PCA) di Den Haag, Belanda, yang menyatakan Cina tidak punya hak di kawasan Laut Cina Selatan (LCS) ditolak mentah-mentah Pemerintah Cina.

Presiden Cina Xi Jinping dengan tegas mengatakan hasil sidang arbitrase yang diklaim Filipina ini dapat meningkatkan tekanan diplomatik global Beijing untuk perluasan militer di kawasan sensitif itu, tidak akan mereka taati.

“Ini telah menjadi teritorial kami sejak nenek moyang dulu, dan Beijing tidak akan mematuhi keputusan yang telah ditetapkan pengadilan itu,” ujar Xi Jinping kepada media lokal Cina Xinhua, seperti dilansir Channel News Asia, Rabu (13/7).

Pemerintah Cina geram dengan keluarnya keputusan yang dianggap tidak berdasar itu. “Keputusan ini kosong dan tidak mengikat,” bunyi rilis resmi laman Kementerian Luar Negeri Cina. Jadi Cina tidak akan pernah menghormati atau mematuhi keputusan tersebut.

Cina bersikukuh bahwa sumber daya laut di wilayah sembilan garis demarkasi (nine dash line) itu telah ditemukan sejak 1940-an lalu pada peta wilayah Cina.

Hasil temuan pengadilan berisikan serangkaian klaim dan kritik atas aksi yang dilakukan Cina. Meskipun navigator dan nelayan Cina pernah memanfaatkan pulau-pulau di Laut Cina Selatan, Cina dianggap tak punya bukti telah memberi pengawasan eksklusif di perairan Laut Cina Selatan.

Tidak hanya itu, Cina juga telah melanggar kedaulatan Filipina, di antaranya mengganggu Filipina ihwal penangkapan ikan dan eksplorasi minyak bumi, membangun pulau buatan, dan gagal mencegah nelayan Cina yang menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Filipina.

Selain itu, pembatasan akses terhadap nelayan Filipina dilakukan Cina. Padahal Filipina memiliki hak nelayan tradisional di Scarborough Shoal.

Menindaklanjuti putusan tersebut, Cina juga menerbitkan buku putih mengenai komitmen negara tersebut untuk menyelesaikan sengketa maritim dengan Filipina di Laut Cina Selatan (LCS) melalui mekanisme dialog.

Buku putih yang diterbitkan dalam dua bahasa oleh Kantor Informasi Dewan Negara Cina tersebut, terdiri atas lima bab terkait sengketa Cina dan Filipina, mulai dari fakta sejarah sebagian besar wilayah LCS adalah teritori Cina, hingga posisi Cina terhadap sengketa dengan Filipina di LCS.

“Posisi Cina tidak akan berubah, atas keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional (MAI), yakni tidak menerima, tidak berpartisipasi dan tidak akan melaksanakan apapun keputusan yang dihasilkan,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Cina, Liu Zhenmin.

Terlebih, lanjut dia, keputusan yang dihasilkan MAI tidak mengikat. Maka Cina juga akan tetap pada posisinya di LCS. “Cina tetap mengajak semua negara yang bersengketa dengan Cina di LCS untuk menyelesaikan melalui perundingan dan dialog,” ujarnya.

Dialog yang dilakukan haruslah didasarkan pada fakta sejarah dan hukum internasional, bukan berdasar keputusan MAI yang memenangkan Filipina.

“Buku Putih ini adalah bukti, bahwa Cina telah melakukan berbagai upaya dialog untuk menyelesaikan sengketa dengan Filipina di LCS. Apa yang dilakukan Filipina telah mencederai kesepakatan bilateral untuk menyelesaikan sengketa maritim di LCS melalui dialog,” tutur Liu Zhenmin.

Cina menilai apa yang dilakukan Filipina dan apa yang diputuskan MAI dapat menjadi preseden buruk terhadap penyelesaian sengketa di LCS melalui mekanisme konsultasi dan dialog, katanya.

“Cina dan negara lain diharapkan mampu bersama-sama menciptakan perdamaian dan stabilitas keamanan di LCS berdasarkan saling menghormati, kemitraan dan kerja sama,” kata Liu Zhenmin.

Meski begitu, lanjut dia, Cina akan tetap menghadirkan kekuatan militernya di LCS.

“Keputusan Arbitrase tidak mengikat, dan posisi Cina tidak menerima, tidak berpartisipasi dan melaksanakan keputusan tersebut. Apa yang kami lakukan adalah untuk menjaga kedaulatan kami,” kata Liu. (ant)

Respon Anda?

komentar