Gubernur Kepri Harus Segera Punya Sekda Definitif

697
Pesona Indonesia
Jumaga Nadeak.
Jumaga Nadeak.

batampos.co.id – Sudah dalam cakupan waktu yang cukup lama, Pemerintah Provinsi Kepri tidak terdiri dari jajaran pemerintahan yang prima. Maksudnya, memiliki gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerah yang berdampingan. Kendati dirasa tidak mengganggu kinerja, tetap saja kekurangan ini menjadi kendala pada suatu waktu berkenaan pengambilan kebijakan. Sebab itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri, Jumaga Nadeak merasa perlu meyakinkan Gubernur Kepri Nurdin Basirun agar segera melantik Sekretaris Daerah definitif.

“Pastilah kalau gubernur sendiri kewalahan. Diundang ke sana diundang ke sini. Biar lebih prima bisa cepatlah lantik sekda,” kata Jumaga, kemarin.

Sebagaimana yang diketahui, hingga kini jabatan Sekda Provinsi Kepri masih dijabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) oleh Reni Yusneli yang masih aktif sebagai Asisten I Pemprov Kepri. Status ini membuat wewenang sepenuhnya sangat terbatas.

“Karena kebijakan tidak ada. Dia hanya 60 persen kebijakannya, 40 persen masih ditahan oleh gubernur,” ungkap politisi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Jumaga menambahkan, sejak beberapa waktu lalu dirinya juga sudah membicarakan hal ini secara lembaga atau pribadi kepada Gubernur Nurdin Basirun. Pembicaraan itu masih sebatas agar SK Panitia Seleksi segera dirampungkan sehingga panitia dapat bekerja.

“Beliau jawab, Iya lae, bantu saya lae. Dia begitu kalau nyebut saya lae. Ini bahasa pribadi berdua,” ucap Jumaga.

Sebelumnya, Reni Yusneli menyatakan secara kepangkatan dirinya memenuhi syarat untuk menduduki posisi Eselon I di lingkungan Pemprov Kepri tersebut.

“Saya memenuhi syarat untuk untuk itu (jadi Sekda). Artinya bisa mengikuti seleksi,” ujar Reni.

Menurut Reni, siapapun pejabat Eselon II yang sudah memenuhi persyaratan, bisa mengikuti seleksi. Disinggung mengenai pembentukan Panselda terkini, wanita yang masih aktif sebagai Asisten I Pemprov Kepri tersebut mengatakan penyusunan nama-namanya masih di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kepri.

“SK Panselda masih diproses di BKD Kepri,” jawab Reni.

Menurut Reni, etisnya dari internal adalah Pejabat Eselon I yang masuk di Tim Pansel, bukan Eselon II. Ditanya apakah sudah ada nama-nama yang tergabung dalam Tim Pansel tersebut, Reni mengaku tidak tahu. Masih kata Reni, komposisinya seperti apa, tergantung Pak Gubernur.

“Komposisinya seperti apa saya tidak tahu. Karena itu kewenangan Bapak Gubernur,” tegas Reni. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar