Kabar Gembira Bagi Warga Bintan, KBS Akan Diberlakukan Kembali Oktober Mendatang

693
Pesona Indonesia
Bupati Bintan, Apri Sujadi dan Wakilnya, Dalmasri Syam beserta Sekda Bintan, Lamidi sedang membahas layanan kesehatan dan pendidikan gratis melalui fasilitas KBS  bersama SKPD dan Anggota DPRD Bintan di Kantor Bupati Bintan, kemarin. foto:harry/batampos
Bupati Bintan, Apri Sujadi dan Wakilnya, Dalmasri Syam beserta Sekda Bintan, Lamidi sedang membahas layanan kesehatan dan pendidikan gratis melalui fasilitas KBS bersama SKPD dan Anggota DPRD Bintan di Kantor Bupati Bintan, kemarin. foto:harry/batampos

batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan akan memberlakukan kembali Kartu Bintan Sejahtera (KBS) Oktober mendatang. Pasalnya kartu layanan kesehatan dan pendidikan yang disubsidi penuh oleh Pemkab Bintan ini dirasakan sangat efektif manfaatnya dibandingkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Memang kartu KBS sempat tak berfungsi selama tujuh bulan akibat tidak dianggarkan dananya pada 2015 lalu. Namun kita akan berlakukan kembali KBS ini pada Oktober mendatang,” ujar Bupati Bintan, Apri Sujadi saat diwawancari di Kantor Bupati Bintan, Rabu (13/7).

Tidak dianggarkannya pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis melalui KBS pada tahun sebelumnya, lanjutnya, disebabkan hadirnya BPJS yang bersifat nasional. Jadi selama itu pemilik KBS beralih menggunakan BPJS untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dan menggunakan Kartu Indonesia Pintar untuk mendapatkan pendidikan gratis.

Nyatanya BPJS maupun Kartu Indonesia Pintar tak sehebat KBS yang dimiliki Bintan. Karena hadirnya BPJS menuai banyak keluhan dari masyarakat. Bahkan pelayanan kesehatan yang diberikan tak maksimal. Jadi atas Dasar keluhan yang didapatinya inilah KBS akan diberlakukan kembali Oktober mendatang.

“Sejak saya menjabat sebagai Bupati Bintan banyak mendapati keluhan dari masyarakat terkait layanan BPJS. Dengan masalah ini, saya akan berusaha keras untuk membuat masyarakat mendapatkan kembali haknya di bidang kesehatan dan pendidikan,” katanya.

Agar KBS ini bisa diberlakukan kembali, sambungnya, ia mengajukan penganggarannya pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2016 ini sebesar Rp 5 miliar. Dana yang telah diajukannya ini nantinya akan dipergunakan secara optimal untuk memenuhi permintaan kesehatan dan pendidikan gratis dari masyarakat yang kurang mampu.

“Kita sudah ajukan Anggaran KBS kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bintan. Semoga saja di APBDP ini bisa disetujui,” sebutnya.

Ketua DPRD Bintan, Lamen Sarihi mengaku sangat mendukung dengan rencana Pemkab Bintan untuk berlakukan kembali layanan kesehatan dan pendidikan gratis dari KBS. Apalagi program KBS dirasakan lebih dibutuhkan masyarakat dibandingkan BPJS.

“Usulan dana yang diajukan Pak Bupati menurut saya cukup wajar dan sesuai kemampuan daerah. Namun kita harapkan, bantuan kesehatan dan pendidikan gratis bisa tepat sasaran,” ungkapnya. (ary/bpos)

Respon Anda?

komentar