Kini Bawaslu Berhak Diskualifikasi Calon Kepala Daerah

1114
Pesona Indonesia
Kantor Bawaslu Kepri. foto:net
Kantor Bawaslu Kepri. foto:net

batampos.co.id – Ada beberapa perubahan peraturan pelaksanaan pemilihan umum di tahun-tahun mendatang. Satu yang pasti, kini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berhak mendiskualifikasi keikutsertaan calon kepala daerah dengan sejumlah alasan dan bukti tertentu. “Mereka yang terbukti melakukan pelanggaran politik uang, bisa kami diskualifikasi,” kata Komisioner Bawaslu Kepri, Indra, kemarin.

Peraturan ini sudah barang tentu disambut baik. Mengingat selama ini Bawaslu kerap dikritisi publik lantaran keterbatasan wewenang. Dengan begitu, diharapkan pula dapat semakin meningkatkan kredibilitas dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan.

Indra menambahkan, perubahan peraturan juga terjadi pada kegiatan kampanye peserta pemilu. Bila sebelumnya, biaya kampanye ditentukan dan diberikan melalui anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada pelaksaan pemilu selanjutnya dikembalikan sepenuhnya kepada peserta pemilu. Termasuk juga pengadaan alat peraga kampanye.

“Tinggal kita lihat nanti peraturan di KPU sperti apa,” kata Indra.

Kemudian yang menarik, sambung dia, ada sedikit kejanggalan. Di satu sisi kampanye itu dilarang, namun di satu sisi lain pada saat kampanye boleh mengeluarkan untuk biaya konsumsi dan transportasi. Hanya saja, semua itu belum dapat dipastikan hingga KPU menetapkan perubahan peraturan tersebut. “Kami akan melihat Peraturan KPU nanti akan menyikapi hal ini seperti apa. Karena KPU juga harus membuat pertumbuhan peraturan terhadap kampanye itu seperti apa,” pungkasnya. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar