Tax Amnesty Diberlakukan Pekan Depan, Dana Puluhan Triliun Bakal Masuk Kepri

2293
Pesona Indonesia
Ketua Apindo Kepri, Cahya. Foto: yusuf hidayat/batampos
Ketua Apindo Kepri, Cahya. Foto: yusuf hidayat/batampos

batampos.co.id – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya, memperkirakan dana puluhan triliun rupiah akan kembali mengalir ke Kepri saat pemberlakuan pengampunan pajak atau tax amnesty.

“Kita memang belum punya data berapa dana warga Kepri yang tersimpan di luar negeri ataupun di dalam sini, tapi kami sangat yakin dana triliunan akan mengalir masuk lewat repatriasi dan deklarasi tax amnesty ini,” kata Cahya, Kamis (14/7/2016).

Karena itu, kata dia, Apindo mendukung pemberlakuan pengampunan pajak atau tax amnesty. Apindo juga mengimbau para pengusaha maupun masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan yang ditawarkan oleh pemerintah dan dilindungi oleh undang-undang (UU) tersebut dengan sebaik-baiknya.

“Apindo Kepri akan bekerja all out (total) untuk membantu memberi pengertian pada rekan-rekan pengusaha agar maksimal memanfaatkan kesempatan ini, kita optimistis hasilnya akan banyak,” papar Cahya.

Menurut dia, Apindo pusat telah menginstruksikan agar segera melakukan sosialisasi dan pendekatan serta penjelasan kepada para pengusaha dan masyarakat terkait kebijakan pengampunan pajak itu.

“Agar (pengusaha dan masyarakat) memahami manfaat sebenarnya dari tax amnesty ini,” kata dia.

Saat ini, lanjut Cahya, Apindo Kepri sudah mengirim lima orang perwakilan ke Ditjen Pajak untuk dilatih dan nantinya sepulang dari sana akan berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di daerah untuk menjadi pelatih terkait teknis pembayaran tax amnesty untuk daerah Kepri.

“Nantinya kita juga akan buka posko di Apindo untuk membantu mereka yang butuh penjelasan lebih detail,” imbuhnya.

Menurut Cahya, pemberlakuan tax amnesty termasuk kesempatan langka dan bisa jadi merupakan peluang sekali seumur hidup. Karena itu, kata dia, kebijakan itu harus didukung dan disukseskan.

“Karena akan memberikan dampak yang positif untuk untuk ekonomi nasional dan tentu sangat bermanfaat untuk bangsa dan negara,” ujar dia.

Sementara Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto, mengatakan meski digugat UU Tax Amnesty dipastikan akan mulai berlaku pada Senin (18/7/2016) pekan depan. Saat ini, pihaknya tengan merampungkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang merupakan turunan dari UU Tax Amnesty.

“Besok sore atau malam, pokoknya Senin sudah siap. Kurang-lebih ada tiga, minimal tiga PMK. Senin harus sudah jalan,” ujar Hadiyanto setelah rapat koordinasi terkait dengan judicial review UU Tax Amnesty di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, kemarin.

Hadiyanto pun menekankan kepada para wajib pajak agar tidak ragu-ragu untuk mengikuti program tax amnesty walaupun terdapat judicial review terkait dengan UU tersebut. “Mulai Senin, kami siap untuk wajib pajak yang ingin melakukan pendaftaran, deklarasi, maupun membayar uang tebusan,” tuturnya.

Sedangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berujar, proses pengundangan tax amnesty sudah rampung. UU Tax Amnesty pun telah mendapatkan nomor UU. “Nomor 11 kali ya. Aku lupa. Yang jelas, dia harus berlaku dalam waktu ini. Nanti Menteri Sekretaris Negara akan publish dalam waktu dekat,” katanya.

Pada 28 Juni lalu, UU Tax Amnesty disahkan dalam rapat paripurna DPR. Sesuai UU tersebut, tax amnesty akan diberlakukan pada 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017. Adapun target penerimaan dari tax amnesty dalam APBN-P 2016 mencapai Rp 165 triliun.

Namun, pada 13 Juli kemarin, UU Tax Amnesty digugat oleh Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) ke Mahkamah Konstitusi. SPRI menilai, UU tersebut bertentangan dengan konstitusi. Untuk menghadapi gugatan itu, pemerintah membentuk tim khusus yang terdiri atas Kementerian Keuangan serta Kementerian Hukum dan HAM. (rna/jpgrup)

Respon Anda?

komentar