Wabup Sampaikan Ranperda LPJ APBD Bintan 2015, DPRD Minta Pemkab Tingkatkan Prestasi

494
Pesona Indonesia
 Wabup Bintan, Dalmasri Syam (kanan) menyerahkan dokumen Ranperda LPJ APBD Bintan 2015 kepada Wakil Ketua II DPRD Bintan, Trijono saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Bintan, kemarin. foto:harry/batampos
Wabup Bintan, Dalmasri Syam (kanan) menyerahkan dokumen Ranperda LPJ APBD Bintan 2015 kepada Wakil Ketua II DPRD Bintan, Trijono saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Bintan, kemarin. foto:harry/batampos

batampos.co.id – Wakil Bupati (Wabup) Bintan, Dalmasri Syam mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan telah menyampaikan laporan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bintan Tahun Anggaran 2015 kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bintan. Hal ini dilakukan karena sudah mekanisme sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah Daerah (Pemda).

“Kita sudah sampaikan Ranperda LPJ kepada DPRD saat Rapat Paripurna DPRD Bintan semalam. Kita lakukan ini sesuai amanat dalam Pasal 298 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan petunjuk teknis dari beberapa peraturan perundangan pengelolaan keuangan yang wajib disampaikan kepala daerah,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (14/7).

Dikatakannya, realisasi keseluruhan anggaran pendapatan yang diperoleh dalam tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp 781,78 miliar dari target Rp 881,93 miliar atau mencapai 88,64 persen. Semua itu diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dengan jumlah realisasi secara keseluruhan sebesar Rp 186,66 miliar atau mencapai 105,66 persen dari target sebesar Rp 176,62 miliar.

Kemudian dari pendapatan transfer sendiri yang diperoleh dari Pemerintah Pusat (dana perimbangan), transfer Pemerintah Pusat lainnya dan transfer Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri tealisasi sebesar Rp 591,49 miliar atau mencapai 88,35 persen dari target sebesar Rp 669,51 miliar. Berikutnya, adapun lain -lain pendapatan daerah yang sah yang diperoleh dari hibah, dana darurat, serta pendapatan lainnya yang terealisasi sebesar Rp 3,63 miliar atau mencapai 10,16 persen dari target sebesar Rp 35,78 miliar.

“Itu semua uraian dari realisasi keseluruhan anggaran pendapatan yang diperoleh Pemkab Bintan dalam tahun anggaran 2015,” sebutnya.

Sedangkan untuk realisasi belanja daerah Kabupaten Bintan, sambungnya, sebesar Rp 886,75 miliar. Jumlah ini membuktikan capaian yang dilakukan sudah 88,35 persen dari target sebesar Rp 1.003 triliun. Capain itu terdiri dari belanja tidak langsung dengan realisasi sebesar Rp 420,81 dan belanja langsung realisasinya sebesar Rp 465,93 miliar. Dengan hasil realisasi itu, kata dia, Pemkab Bintan pada tahun lalu mengalami defisit anggaran sebesar Rp 104,98 miliar.

“Semua data yang kita sampaikan sesuai dengan hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI dan Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Bintan, Trijono mengatakan laporan keuangan daerah yang terealisasi sesuai yang dibacakan Wabup Bintan, Dalmasri Syam telah mengantarkan Pemkab Bintan memperoleh penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Bahkan WTP itu yang ke lima kalinya diraih oleh Pemkab Bintan secara berturut setiap tahunnya.

“Kita harapkan Pemkab Bintan bisa mempertahankan dan juga bisa meningkatkan kembali prestasi pembangunan pada tahun mendatang,” katanya. (ary/bpos)

Respon Anda?

komentar