Cegah Mafia Lahan, BP Batam Tetap Naikkan Tarif UWTO

663
Pesona Indonesia
Gedung BP Batam di Batam Center, Batam.  Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
Gedung BP Batam di Batam Center, Batam.
Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Meski banyak ditentang, Badan Pengusahaan (BP) Batam tetap akan menaikkan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) per 20 Juli nanti. Saat ini, rumusan tarif baru UWTO tersebut masih digodok Kementerian Keuangan.

Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono, mengatakan di antara tujuan kenaikan tarif UWTO ini adalah untuk mencegah munculnya praktik mafia lahan. Menurut dia, tarif UWTO yang selama ini masih murah cenderung dimanfaatkan oleh para makelar dan mafia lahan di Batam.

“Pengalokasian lahan dengan harga UWTO kemarin (sebelumny, red) cukup murah, kemudian tidak dibangun apa-apa dan selanjutnya dijual ke pihak lain dengan harga pasaran,” kata Andi, Jumat (15/7).

Andi menjelaskan, tarif baru UWTO nantinya akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Tarifnya disesuaikan dengan luas lahan dan bersifat progresif.

“Artinya, semakin luas lahannya, semakin mahal tarifnya,” kata dia.

Selain menaikkan tarif UWTO, lanjut Andi, pihaknya juga melakukan beberapa upaya lain untuk memberangus praktik permainan lahan di Batam. Di antaranya dengan mendata ulang beberapa lahan yang sampai saat ini dibiarkan ‘tidur’ oleh perusahaan yang mendapat izin alokasi.

Dalam hal ini, BP Batam telah memanggil 20 perusahaan yang memiliki lahan tidur. Jika lahan tidur tersebut tak segera dibangun, atau terbukti sudah dijual ke pihak lain, BP Batam mengancam akan menariknya kembali.

Selanjutnya, BP Batam juga akan segera memanggil 1.200 penunggak UWTO dengan nilai tunggakan mencapai Rp 300 miliar. Baik itu pribadi maupun perusahaan.

Disinggung soal keluhan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, yang mengaku sulit berkoordinasi dengan BP Batam, Andi mengaku menyayangkan hal itu. Menurut dia, tak seharusnya persoalan itu diumbar di media.

“Daripada berpolemik di media, lebih baik dirapatkan. Dan jika mentok, ya dibawa ke Dewan Kawasan (DK),” ujar Andi.

Andi mengatakan keluhan Rudi yang menyebut Pemko Batam kesulitan mendapatkan alokasi lahan tidak benar. Buktinya, kata dia, saat ini banyak fasilitas milik Pemko Batam yang sudah dibangun di atas lahan yang dialokasikan oleh BP Batam. Seperti, misalnya, sekolah negeri. “Iya, sekolah negeri di Batam kan banyak, kalau sulit kan gak mungkin ada sekolah di Batam,” jelasnya.

Andi bahkan menuding, Pemko Batam sebenarnya kesulitan membangun fasilitas dan sarana umum karena minimnya anggaran. Bukan karena minimnya lahan. “Jangan sampai karena defisit, lalu lahan yang jadi kambing hitam,” ungkapnya.

Mengenai pelebaran jalan, Pemko Batam juga sulit melaksanakannya karena row jalan banyak yang sudah beralih fungsi. Misalnya ada row jalan yang harusnya memiliki lebar 50 meter, kini hanya tinggal 25 meter karena 25 meter lainnya sudah dijual ke pengusaha.

Menanggapi hal tersebut, Andi mengatakan alokasi sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Kecuali ada jalan yang row-nya dialokasikan ke pengusaha. “Ya bisa dilaporkan ke yang berwajib karena melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan BBK,” jelasnya.

Jika dalam hal ini, BP Batam dianggap melanggar Perpres tersebut, maka siap dipidanakan. “Jangan mengeluh, laporkan saja ke yang berwajib. BP Batam tidak kebal hukum, menteri saja masuk penjara, apalagi (pejabat) BP Batam,” katanya. (leo/bpos)

Respon Anda?

komentar