Jenderal Tito Wajibkan Pejabat Polri Laporkan Kekayaan

707
Pesona Indonesia
Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Foto: rakka denny/jawapos
Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Foto: rakka denny/jawapos

batampos.co.id – Masalah laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) jadi salah satu atensi utama Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam program seratus hari pertamanya. LHKPN itu akan dipergunakan untuk memonitor kekayaan sekaligus untuk pencegahan tindakan koruptif pejabat dan anggota Polri.

Jumat (15/7/2016), Tito bertemu dengan pejabat utama di ruang rapat utama Mabes Polri. Pertemuan itu untuk menjabarkan program utama kapolri yang harus segera dijalankan. Salah satunya adalah reformasi kulutral di dalam
tubuh Polri. Caranya dengan meniadakan tindakan koruptif.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar menuturkan pencegahan pada tindakan koruptif itu salah satu bentuknya dengan pembuatan Peraturan Kaporli tentang pelaporan LHKPN. Peraturan tersebut kini masih dalam tahap penyusunan. ”Hanya sekarang ini akan diperluas,” ujar Boy kemarin (15/7).

Selama ini perwira tinggi (pati), kepala kepolisian daerah (kapolda) tingkat provinsi dan kepala polisi resort tingkat kabupaten/kota sebenarnya telah membuat laporan harta kekayaan terebut. Nah, pada tahap selanjutnya pejabat di level lain juga akan diharuskan melaporkan LHKPN. Bakal ada klasifikasi perwira dari perwira pertama, menengah, hingga tinggi. ”Siapa saja nanti akan diatur di Perkap (Peraturan Kapolri, red),” imbuh Boy.

Selain memperjelas aturan pelaporan LHKPN itu, reformasi kulutral di dalam Polri juga akan diwujudkan dengan pengawasan yang lebih intensif. Akan ada parameter yang bakal disusun. ”Setiap bulan akan dievaluasi,” jelas dia.

Rencana Tito membuat Peraturan Kapolri terkait dengan LHKPN itu diapresiasi oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Mereka berharap langkah tersebut bisa menekan perilaku koruptif yang selama ini masih menjangkiti sebagian polisi.

Koordinator ICW Ade Irawan menuturkan pembuatan perkap itu bisa dimaknai pula kalau selama ini pelaporan LHKPN itu belum berjalan dengan maksimal. Bila sudah berjalan, tentu tidak perlu lagi peraturan baru.

”Kalau Tito mau buat keputusan seperti itu artinya sebelumnya belum jalankan,” kata dia.

Dia menyebutkan bahwa LHKPN selama ini memang menjadi salah satu upaya untuk mempersempit perlaku koruptif. Sebab, LHKPN itu akan bisa diakses oleh masyarakat. Sehingga warga pun bisa turut memantau secara langsung harta kekayaan polisi yang masuk sebagai penyelenggara negara. ”Publik bisa megawasi,” imbuh Ade.

Selama ini masyarakat masih terus teringat dengan kasus rekening gendut sebagian anggota polisi. Selain itu, yang juga membekas terkait citra polri adalah kasus korupsi simulator sim yang pernah menyeret polisi berpangkat jenderal.
”Kami tentu dorong upaya bangun kultur antikorupsi,” imbuh dia. (jun)

Respon Anda?

komentar