SMK 2 Anambas Sepi Peminat

2028
Siswa dan guru SMK 2 Anambas. foto:ist
Siswa dan guru SMK 2 Anambas. foto:ist

batampos.co.id – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Anambas jurusan Perikanan yang berlokasi di Desa Air Nanga, Kecamatan Siantan Tengah, belum berjalan maksimal.

Sekolah yang sudah dibangun pada tahun 2015 lalu semakin tahun semakin sepi peminatnya. Pada tahun pertama sekolah tersebut menerima sekitar 70 siswa tapi pada tahun 2016 ini yang mendaftar di sekolah itu hanya 20 siswa saja. Sementara itu guru yang mengajar di sekolah itu baru ada tujuh orang saja.

Kepala Sekolah SMK N 2 Anambas Joni Efriadi, mengakui saat ini masih sedikit peminatnya. Bagaimana tidak, sekolah yang dia pimpin itu saat ini masih jauh dari perhatian dari beberapa pihak.

Sekolah yang ia pimpin saat ini belum memiliki fasilitas yang memadai, sehingga membuat proses belajar mengajar di sekolah ini menjadi tidak maksimal. Pihaknya sudah berupaya untuk mengajukan segala kebutuhan seperti pengadaan buku penunjang mata pelajaran dan sebagainya tapi hingga kini belum terealisasi.

“Selama ini pihak sekolah tidak pernah memungut biaya, maka dari itu sekolah meminta bantuan dari pemerintah daerah supaya proses belajar mengajar berjalan dengan baik,” ungkapnya kepada wartawan.

Ia berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat memperhatikan dunia pendidikan di Anambas. Sebagai sekolah kemaritiman, sudah sepantasnya jika sekolah ini memiliki sarana dan prasarana yang memadai agar pada pelajaran praktek bisa berjalan maksimal.

“Kami saja baru punya tiga gedung saja, sementara itu lainnya tidak ada,” ungkapnya lagi.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas Herianto, mengatakan bahwasanya pihaknya juga sudah membantu secara maksimal. Contohnya dengan memberikan speed boat untuk angkutan siswa siswa yang ada disekolah itu.

“Kami masih peduli, kalau tak peduli kenapa kita berikan bantuan speed, bagus kami pakai sendiri. Kalau menunggu cukup, tidak pernah akan cukup,” ungkap Herianto kepada media.

Sementara itu mengenai buku penunjang, sekolah tidak bisa menggantungkan diri lagi kepada pemerintah daerah, karena sekolah juga memiliki dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat dan juga memiliki dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).

“Karena sudah ada bos dan bosda seharusnya pengadaan buku bisa diadakan oleh sekolah sendiri, kalau tidak, untuk apa bos dan bosda itu,” ungkapnya lagi. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar