ASN Pasutri Tidak Bisa Lagi Bekerja di Lingkungan Kantor yang Sama

990
Pesona Indonesia
Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat memimpin rapat evaluasi pembangunan Kepri di Graha Kadin Kepri. foto:humas pemprov
Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat memimpin rapat evaluasi pembangunan Kepri didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kepri dan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri. foto:humas pemprov

batampos.co.id – Dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang clean goverment and good goverment, Pemerintah tengah menggesa Peraturan Pemerintah (PP) terkait kepatutan Aparatur Sipil Negara (ASN). Terobosan tersebut juga untuk mencegah terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

“Ya memang benar, Bapak Wakil Presiden sudah meminta adanya aturan tentang kepatutan ASN dalam tugas maupun dalam bekerja,” ujar Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN), Nuraida Mochsein, Jumat (15/7) lalu lewat pesan singkat.

Disinggung apakah saat ini ada aturan terkait ASN pasangan suami istri (pasutri) boleh bekerja di satu di lingkungan pemerintahan yang sama. Terkit hal itu, Nuraida mengatakan belum ada. Menyiasati hal itulah, adanya permintaan dari Pak Wapres.

“Karena di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah menggunakan sistem kepatutan seperti ini. Makanya, sistem seperti ini juga harus diterapkan di lingkungan ASN,” paparnya.

Menurut Nuraida, adapun bentuk produk hukumnya nanti adalah Peraturan Pemerintah (PP) bukan Undang-Undang (UU). Sehingga penyusunannya lebih cepat. Ditegaskannya produk hukum tersebut masih dalam proses. Tujuan pembuatan aturan tersebut tentunya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.

“Selain itu adalah untuk mencegah terjadinya praktek KKN. Sehingga bisa menuntun ASN untuk bekerja secara profesional dan penuh tanggungjawab,” tutupnya.

Seperti diketahui, selain BUMN yang sudah menerapkan sistem kepatutan pegawai, lembaga penegak hukum juga sudah menerapkannya. Yurisprudensi-nya adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan membuat Peraturan Jaksa (Perja) yang mengatur tentang kepatutan pegawai. Tujuannya juga untuk mencegah terjadi praktek KKN, apabila suami istri bekerja di lingkungan yang sama.

Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri saat ini, contoh kasusnya sudah ada. Pejabat Pasutri yang bekerja di lingkungan yang sama adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kepri dan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar