Vaksin Palsu sejak 2003, BIN Ngapain Aja?

330
Pesona Indonesia

vaksin pixabay

batampos.co.id – Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, kasus vaksin palsu mestinya sudah digolongkan ke dalam ancaman keamanan nasional. Karenanya politikus Gerindra itu mempertanyakan kinerja Badan Intelijen Negara (BIN) sehingga vaksin palsu sudah beredar sejak 2003.

“Ada gejala BIN kurang dapat menjalankan fungsi penyelidikannya dalam kasus ini. Terlebih pada awal pelantikannya Kepala BIN menyatakan akan merekrut seribu orang anggota dengan kualifikasi dari berbagai disiplin ilmu. Kalau fungsi penyelidikan tersebut berjalan, saya yakin kasus ini sudah terungkap jauh hari sehingga banyak anak yang bisa diselamatkan,” kata Sufmi di Jakarta, Senin (18/7).

Anak buah Prabowo Sunianto di Gerindra itu lantas mengutip Pasal 4 UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang mengatur peran BIN. Antara lain melakukan tindakan dan deteksi dini, serta memberi peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional.

Seharusnya, lanjut Dasco, institusi intelijen yang kini dipimpin Letjen TNI (Purn) Sutiyoso itu tidak mempersepsikan ancaman terhadap kepentingan dan kemananan nasional dalam arti sempit, seperti terorisme atau separatisme belaka. Anak buah Prabowo Subianto di Gerindra itu menegaskan, kasus seperti vaksin palsu justru merupakan ancaman yang lebih nyata bagi keamanan nasional.

“Merujuk pada korbannya yang sangat banyak dan merupakan generasi muda, kasus vaksin palsu ini dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional. Yang patut disayangkan adalah tidak terlihatnya peran BIN dalam mendeteksi dan mengungkap kasus vaksin palsu ini,” katanya.(fat/jpnn)

Respon Anda?

komentar